Page 18 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2021
P. 18
BURUH TUNTUT KENAIKAN UPAH MINIMUM 10 PERSEN
Ratusan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Asosiasi Serikat Pekerja
(ASPEK), dan serikat buruh lainnya menggelar unjuk rasa, Rabu (10/11) Demo buruh dilakukan
di dua titik, yakni depan Gedung Balai Kota di Jalan Merdeka Selatan, serta kawasan Bundaran
Patung Kuda di Jalan Medan Merdeka Barat.
Ada empat tuntutan yang disampaikan para buruh kepada pemerintah.
"Kami dari KSPI dan ASPEK, melaksanakan aksi unjuk rasa di seluruh provinsi kota dan
kabupaten. Tuntutan kami kepada Pemerintah salah satunya menetapkan UMPTahun 2022
sebesar 10 persen," kata Presiden ASPEK Mirah Sumirat di depan Gedung Balai Kota Jakarta,
Rabu (10/11).
la mengaku terbuka apabila ada ajakan dialog dengan pemerintah terkait tuntutan kenaikan
upah minimal provinsi (UMP)
"Kami siap untuk berdialog kapanpun, dimanapun tapi tentu dialog itu harus equal ya, tidak
populer, bukan untuk sosialisasi, tidak. Dalam dialog itu kami akan mengajukan UMP 2022 itu
sekitar 10 persen," terangnya.
Lanjut Mirah, pihak buruh juga berharap pemerintah segera menetapkan UMP tahun 2022 tidak
seperti halnya pada tahun 2021 yang tidak adanya penetapan UMP imbas adanya Pandemi Covid-
19.
Karena selama pandemi, kata Mirah, pekerja buruh menjadi salah satu pihak yang sangat ter-
dampak karena adanya tuntutan ekonomi yang cukup mendesak.
"Satu ketika dia (buruh) di WFH kan atau dirumahkan dia tidak ada upahnya ketika dirumahkan,
ada (diupah) tapi sebagian besar tidak dibayarkan. Dan banyak juga yang mengeluarkan biaya
tambahan seperti ongkos pulsa sekolah Online anak-anak mereka," ucapnya.
4 Tuntutan
Terkait tuntutanya Mirah menjelaskan ada 4 tuntutan yang dilayangkan oleh pihak buruh kepada
pemerintah dian-taranya, menaikan UMK dan UMP 2022 sebesar 7 sampai 10 persen, berlakukan
upah minimum sektoral yakni UMSK 2021 dan UMSK 2022, batalkan Undang Undang Cipta Kerja
yang akan disahkan Mahkamah Konstitusi (MK) Cabut UU Cipta Kerja, khususnya klaster
ketenagakerjaan serta mengesahkan Perjanjian Kerja Tanpa Om-nibus Law.
Sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan tuntutan kenaikan UMP
harus dibarengi dengan pertimbangan mengenai efek pandemi Covid-19 yang juga berpengaruh
pada pendapatan sejumlah pengusaha.
"Semuanya kan harus disesuaikan dengan income yang kita peroleh. Apalagi dalam masa
pandemi, sebagaimana kita tahu, semua ekonomi perlu waktu untuk bergerak dan bangkit," ujar
Riza di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (4/11/2021) lalu.
Imbas adanya aksi unjuk rasa ini kepolisian dari Satuan Lalu Lintas Polres Jakarta Pusat
memberlakukan rekayasa lalu lintas dengan menutup ruas Jalan Medan Merdeka Barat di kedua
arahnya.
"Kita lakukan rekayasa lalu lintas di jalan Medan Merdeka Barat baik yang mengarah ke Jalan
Harmoni maupun ke arah Bundaran Hotel Indonesia," kata Kasat Lantas Polres Metro Jakarta
Pusat, Kompol Purwanta ketika dikonfirmasi. (cr05/rizal/bu)
17
