Page 13 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2021
P. 13

Dalam  aksinya  mereka  ditemui  langsung  oleh  Ketua  Komisi  V  DPRD  Banten,  M.  Nizar  yang
              didampingi Sekretaris Komisi V DPRD Banten, Fitron Nur Ikhsan dan Kepala Dinas Tenaga Kerja
              dan Transmigrasi Provinsi Banten, Al Hamidi.

              Dihadapan ribuan buruh, Nizar menyampaikan, kehadirannya di tengah-tengah aksi unjuk rasa
              buruh merupakan bentuk nyata atas keberpihakan DPRD terhadap aspirasi dan tuntutatan para
              buruh di Provinsi Banten.

              "Tentu  kami  selaku  orang  yang  mengucapkan  sumpah  saat  kami  dilantik  untuk  mewakili
              masyarakat. Tentu hari ini kami mengerti betul, hari ini mendengar betul itu adalah jeritan hati
              yang paling dalam dari bapak ibu sekalian," kata Nizar saat orasi dihadapan ribuan buruh.

              Politisi Partai Gerindra ini meminta waktu kepada para buruh agar dapat bersabar. Sebab kata
              dia, seluruh tuntutan buruh yang tertuang dalam sebuah dokumen akan disampaikan kembali
              kepada Gubernur Banten, Wahidin Halim.

              "Tentunya hari ini juga bapak sudah menyampaikan dokumen yang diserahkan kepada kami,
              berikan  kami  waktu  untuk  menyampaikan  kepada  eksekutif  kita,  kepala  daerah  kita,  Bapak
              Gubernur," ucapnya.

              "Kami berharap perjuangan kita bisa terselesaikan, dan hari ini, siang ini saya melihat bapak ibu
              sudah  kumpul,  tidak  takut  dengan  hujan,  tidak  takut  dengan  panasnya  matahari,  demi
              memperjuangkan hak bapak ibu sekalian," sambung Nizar.

              Nizar menyampaikan, bahwa DPRD Banten selaku wakil rakyat mengerti atas kekhawatiran dan
              persoalan yang dialami buruh. Sehingga DPRD Banten akan turut memperjuangkan apa yang
              menjadi tuntutan, guna mencapai kesejahteraan seluruh buruh yang ada di Provinsi Banten.
              Dalam tuntutannya buruh meminta agar upah minimum provinsi (UMP) dinaikkan sebesar 7-
              10%, serta meminta upah minimum sektoral tahun 2021-2022 diberlakukan.

              (*/Faqih).





































                                                           12
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18