Page 150 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2021
P. 150
'Kalau memang tidak puas, jangan selesaikan di jalan. Upayakan dengan cara yang baik, gugat
ke Pengadilan Tata Usaha Negara." anjur Ketua Apindo Kota Batam itu.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam. Rudi Sakyakirti menambahkan pembahasan
UMK Batam dilaksanakan selelah pembahasan dan penetapan upah di tingkat Provinsi Kepri.
Upah minimum provinsi (UMP) paling lambat akan ditetapkan pada 20 November 2021
mendatang.
"Kami Juga masih menunggu angka inflasi dari pusat. Kan berjenjang dari pusat ke provinsi dan
diteruskan ke tingkat kota untuk dibahas." ujar Rudi.
Dia mengakui, UMK Batam Tahun 2022 akan dikirim paling lambat pada 30 November
mendatang. Penghitungan UMK pun tidak lagi didasarkan pada PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan.
Dalam aturan tersebut, penghitungan UMK dihitung dengan upah minimum dan ditetapkan
berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Variabelnya meliputi paritas daya beli,
Tingkat penyerapan tenaga kerja dan median upah. Upah disesuaikan setiap tahun dengan balas
alas dan bawah.
Dia melanjutkan batas atas ditentukan berdasarkan rata-rata konsumsi per kapita dan rata-rata
banyaknya anggota rumah tangga (ART) yang bekerja pada setiap rumah tangga. Data rata-
rata ini menggunakan data di wilayah bersangkutan. Nilai pertumbuhan ekonomi atau Inflasi
menggunakan data yang ada di tingkat provinsi.
Syarat tertentu meliputi pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten/kota yang
bersangkutan. Tidak saja itu, aturan baru juga menyebutkan ketentuan mengenal UMP dan UMK
dikecualikan bagi usaha mikro dan usaha kecil.
Upah usaha mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan
pekerja/buruh dengan dua ketentuan. Pertama. paling sedikit 50 persen dari rata-rata konsumsi
masyarakat di tingkat provinsi. Kedua, nilai upah yang disepakati paling sedikit 25 persen di atas
garis kemiskinan provinsi.
"Kalau aturan lama tidak ada perbedaan penerapan UMK. Tapi tahun ini ada pengecualian. Jadi,
UMKM bisa mendiskusikan sendiri upah bersama-sama," kata Rudy.
Wakil Wali Kola Batam, Amsakar Achmad ikut menanggapi permasalahan seputar pembahasan
UMK. Dia mengaku sudah ada pembahasan terkait penetapan UMK. Namun Pemko Batam belum
bisa memastikan nllal UMK Batam Tahun 2022.
"Saya belum tahu nominalnya. Nanti provinsi menentukan angkanya." aku Amsakar.
Pengakuan yang sama datang dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro
Kota Tanjung-pinang, Hamalis, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan. Indra Hidayat dan
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Natuna, Hussyaini.
Hussyaini misalnya mengatakan semua kabupaten dan kota di Kepri sedang menunggu surat
petunjuk penghitungan UMK dari provinsi.
"Mudah-mudahan secepatnya surat dari Provinsi Kepri sudah kita terima di masing-masing
kabupaten/ kota." ujar Hussyaini. Dia lalu berharap agar UMK Natuna Tahun 2022 meningkat
lagi dari angka UMK Natuna Tahun 2021 itu.
Berdasarkan data yang dihimpun Tribun Batam, nilai UMK Tahun 2021 dari masing-masing
kabupaten dan kota di Kepri adalah UMK Batam sebesar Rp 4.150.930/ bulan, UMK
149
