Page 149 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2021

Dia berdalih, harga barang yang kian melonjak akan sangat berdampak pada penurunan daya
beli masyarakat. Ketika daya beli menurun maka tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu
daerah akan bermasalah.

"Kita lihat juga pertumbuhan Investasi di Kota Batam. Katanya sudah menggeliat. Artinya
ekonomi sudah berjalan. Tentu perusahaan pasti masih sanggup untuk membayar karyawannya
dengan angka tersebut," jelas Suprapto. Tidak hanya sampai disitu, Suprapto bahkan menilai
penetapan angka UMK hanya berdasarkan pada PP Nomor 36 Tahun 2001 dianggap sangat tidak
adil bagi kaum buruh.

"Selama dua tahun ini sejak ada pandemi ini, upah sektoral pun dihilangkan. Seakan-akan tidak
ada lagi upah yang berkeadilan," keluh Suprapto. Menurut Suprapto, upaya sektoral harus
seharuskan tetap diberlakukan mengingat Kota Batam merupakan kawasan industri yang sangat
maju. Dengan demikian, para pekerja semestinya dibayar sesuai dengan Jenis pekerjaannya.

"Selama dua tahun ini semuanya dipukul rata. Sebenarnya harus dibedakan menurut jenis
pekerjaannya. Misalnya, teman-teman di galangan kapal yang risiko kerjanya sangat tinggi.
Tidak mungkin disamakan dengan pekerja yang ada di pusat perbelanjaan." beber Panglima
Garda Metal FSPMI Kota Batam.

Namun demikian, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Batam justru berpandangan lain.
Ketua Apindo Kota Batam. Rafki Rasyid mengatakan tidak ada lagi usulan angka UMK Tahun
2022 baik dari pihak pekerja maupun dari pengusaha. Sebab. UMK Tahun 2022 akan diatur
berdasarkan formulasi dari pemerintah pusat yang diatur dalam PP Nomor 36 Tahun 2001.

"Pengupahan di Kota Batam itu berdasarkan data statistik dari BPS Kota Batam sendiri. Paling
lambat 10 November 2021 datanya bisa diterima." sebut Rafki .

Terkait permintaan kenaikan nilai UMK Tahun 2022 sebesar 7-10 persen. Rafki menanggapi
dengan mengatakan hal tersebut perlu didasarkan pada aturan tertentu. Jika serikat pekerja
menuntut kenaikan tersebut, maka tuntutan Itu mesti memiliki dasar yang jelas.

"Kalau minta naik 7-10 persen, itu perlu ada dasarnya yang jelas. Kita mengimbau kawan-kawan
pekerja untuk mematuhi formulasi dari pemerintah dan tidak menggiring angka di luar dasar
formulasi." ungkap Rafki.
Dia menjelaskan, saat ini pertumbuhan perekonomian Indonesia masih relatif rendah setelah
hampir masuk ke jurang resesi akibat pandemi Covid-19. Dalam situasi seperti ini pengusaha
masih kesulitan untuk membayar upah karyawan.

"Kita 'kan baru mau keluar dari zona itu. Bahkan masih banyak teman-teman kita di pariwisata
yang gajinya masih dibayar 50 persen." ujar Rafki.

Oleh karena itu, Ketua Apindo Kota Batam itu sekali lagi menegaskan kepada para pengusaha
dan pekerja untuk mengikuti seluruh formulasi yang berlaku. Semuanya perlu dilakukan untuk
menemukan upah yang berkeadilan.

"Kalau angkanya tinggi, kita mengimbau perusahaan untuk patuh. Apabila angkanya rendah atau
tidak ada kenaikan, teman-teman pekerja Juga harus mematuhi dan tidak memaksakan
kehendak dengan menggelar aksi di jalan." pesan Rafki.

Dia kemudian mengingatkan para buruh bahwa aksi turun ke jalan justru mempengaruhi tingkat
kepercayaan Investor. Jika daerah tidak kondusif maka investor juga ragu untuk berinvestasi di
sini. Ketika Investor menarik investasinya, itu tentu akan mempengaruhi angka pengangguran
di Kota Batam

148