Page 154 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2021

BERTEMU PERWAKILAN KSP, BURUH LEM SPSI PROTES MENDAGRI-MINTA NAIK
UPAH
Perwakilan serikat buruh Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) yang turut berunjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta Utara
(Jakut), akhirnya diterima perwakilan Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Ketua Umum FSP LEM
SPSI Arif Minardi mengatakan dia bersama perwakilan buruh lainnya bertemu dengan Ketua
Deputi Kebijakan Makro Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas)
Bambang Priambodo.

"Mendagri (Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian) jangan mengancam kepala daerah ketika
mereka menetapkan upah minimum di atas formulasi UU. UU hanya mengatur minimum, tapi di
atas itu tidak mengancam dan diperbolehkan," katanya saat berorasi menjabarkan tuntutan
pertama di atas mobil, Rabu (10/11/2021).

Berdasarkan permintaan dan koordinasi dengan serikat lainnya, Arif meminta pemerintah,
khususnya Mendagri, tidak mengganggu dan tidak melakukan intervensi kepada kepala daerah
dalam menetapkan upah minimum buruh.

Tuntutan kedua terkait dengan kenaikan upah minimum sebesar 15 persen. Melalui APBN dan
kebijakan Fiskal, Arif menuturkan sudah waktunya negara menyelesaikan hal tersebut.
Menurutnya, hal ini perlu dilakukan guna mempercepat pemulihan ekonomi para buruh.

"Di sinilah waktunya negara hadir, bagaimana APBN, kebijakan fiskal diberlakukan kepada buruh.
Kita minta mereka bagaimana minimal 15 persen bisa dijalankan dengan cara ada bantuan
stimulus dari pemerintah," tuturnya.

Arif menambahkan, pihaknya sudah mengusulkan dua proposal terkait dua permasalahan
tersebut. Dia berharap pemerintah bisa mendengar aspirasi dan merealisasikan hal yang menjadi
tuntutan mereka.
"Kita sudah usulkan proposal kita. Kita lihat mereka bagaimana atas masukan kita. Karena kita
benar-benar ingin menyelesaikan, ingin buruh sejahtera tanpa ribut terus," tambahnya.

Jika pada akhirnya tidak terealisasi, Arif mengatakan, rencananya dia dan serikat buruh akan
menggelar unjuk rasa dengan skala besar. "Dari sebelum-sebelumnya, kita sudah ketemu KSP,
menteri dan yang lainnya. Kalau tidak ada realisasi, terpaksa kita lakukan unjuk rasa gede-
gedean," katanya.

Terkait tuntutan pembatalan UU Cipta Kerja, Arif menuturkan pihaknya tak berkomunikasi lebih
lanjut dengan Bambang Priyambodo. Sebab, sebelumnya sudah disampaikan di Mahkamah
Konstitusi (MK).

Dia meminta hasil tuntutan UU Cipta Kerja juga bisa menemukan titik terang dan dibatalkan.

"Tidak kita bahas secara mendalam tadi, karena sudah diajukan di MK. Tolong hakim jalankan
secara adil dan jujur. Karena kalau dia adil dan jujur 100 persen dia akan membatalkan."
pungkasnya.

153