Page 159 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2021

Gubernur Jatim untuk melakukan demonstrasi. Mereka datang dari Pasuruan, Mojokerto,
Sidoarjo, Gresik, Tuban, Bojonegoro hingga Jember.
Sekretaris KSPI Provinsi Jawa Timur, Jazuli mengatakan kedatangan mereka adalah untuk
menuntut kenaikkan upah. Selain menuntut kenaikkan upah mereka juga membawa beberapa
isu.

Isu pertama adalah penolakan Omnibus Law (UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja). Mereka
mendesak Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Judicial Review yang diajukan
FSPMI.

Kedua, menolak Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di dalam perusahaan tanpa
menggunakan Omnibus Law UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ketiga, meminta untuk
tetap berlakukan Upah Minimum Sektoral Kabupaten atau Kota (UMSK) tahun 2022 di Jawa
Timur.

Keempat, mendesak agar Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa bisa segera menetapkan
UMSK (Upah Minimum Sektora Kabupaten (UMSK) Mojokerto tahun 202I. Kelima, meminta
Khofifah untuk segera mewujudkan upah layak dan berkeadilan di Jawa Timur.

"Menuntut untuk menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur tahun 2022 sebesar
Rp3,4 juta. Angka itu didapat dari data yang disajikan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk dijadikan
parameter pengali kenaikan UMP Jawa Timur tahun 2022," terang dia.

Keenam, meminta Gubernur Jawa Timur untuk mengevaluasi kinerja Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Jawa Timur khususnya bidang Pengawas Ketenagakerjaan.

Bukan hanya menyuarakan kesejahteraan buruh, para pendemo juga bersolidaritas terhadap
kesejahteraan nelayan dengan menyuarakan penolakan terhadap PP No. 85 Tahun 2021 tentang
Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikeluarkan Kementerian
Kelautan dan Perikanan (KKP) RI.

Hal tersebut kata Jazuli pada pasalnya PP 85 tahun 2021 sangat merugikan masyarakat, pelaku
dan pekerja bidang kelautan dan industri perikanan. Nelayan tradisional mengklaim kesulitan
dengan besaran tarif PNBP pada jenis kapal ikan dengan kapasitas antara 5 Gross Ton (GT)
hingga 1.000 GT.

"Belum lagi perpanjangan perizinan dan dokumen kapal di sejumlah instansi masih terkesan
lamban," jelasnya.

Karena sebelumnya, lanjut dia, kapal jenis 5 GT hingga 1000 GT, biasa dikenakan PNBP
bervariasi minimal sekitar Rp 20 juta sampai Rp 30 juta per tahun. "Karena memberatkan dan
merugikan masyarakat kecil hingga nelayan teradisional," terangnya saat demo buruh di kantor
Gubernur Jatim.

(*).

158