Page 157 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2021
P. 157
Selain itu, para buruh juga meminta pemerintah untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja,
khususnya klaster ketenagakerjaan. Tuntutan lain, buruh minta perjanjian kerja bersama (PKB)
dilaksanakan tanpa ketentuan UU Cipta Kerja.
"Kita minta Gubenur Kepri, Ansar Ahmad, untuk dapat mengeluarkan SK UMK Batam
secepatnya," ujar Ketua DPD FSP LEM SPSI Kepri, Saiful Badri.
Jika tidak ada kebijakan yang diambil oleh Gubenur, kata Saiful, akan ada lagi demo besar
dengan turun ke jalan dalam waktu dekat ini.
"Kita akan gelar kembali dengan angkat tema 'buruh bersama rakyat'. Ini jika tak ada tanggapan
dari gubenur," tegas Saiful.
Diketahui segala tuntutan buruh tersebut telah diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Batam,
Amsakar Achmad, bersama dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Batam, Rudi
Sakyakirti.
"Kita sudah terima kertas dan aspirasi dari teman buruh yang nanti akan disampaikan ke
pemerintah Provinsi," ujar Amsakar.
156
