Page 198 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2021
P. 198
Ringkasan
Ratusan buruh menggelar aksi flash mob sepanjang Jalan Raya Kartini hingga Jalan Raya
Margonda, Kota Depok, Jawa Barat, tepat di depan gedung Balai Kota, Rabu (10/11/2021).
Mereka membentangkan sepanduk dan melakukan orasi. Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal
Indonesia (FSPMI) Kota Depok, Wido Pratikno, mengatakan aksi ini dilakukan untuk meminta
Pemerintah Kota Depok melakukan udiensi. Menurutnya, ini merupakan aksi permulaan, apabila
permintaan buruh tidak didengarkan akan ada aksi lanjutan.
RATUSAN BURUH TUNTUT KENAIKAN UPAH DI DEPAN PEMKOT DEPOK
Depok, IDN Times - Ratusan buruh menggelar aksi flash mob sepanjang Jalan Raya Kartini
hingga Jalan Raya Margonda, Kota Depok, Jawa Barat, tepat di depan gedung Balai Kota, Rabu
(10/11/2021). Mereka membentangkan sepanduk dan melakukan orasi.
Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Depok, Wido Pratikno, mengatakan
aksi ini dilakukan untuk meminta Pemerintah Kota Depok melakukan udiensi. Menurutnya, ini
merupakan aksi permulaan, apabila permintaan buruh tidak didengarkan akan ada aksi lanjutan.
"Nah, hari ini perkiraan sekitar 500 orang buruh yang turun, kami tadi flash mob dari Kartini
sampai sini Balai Kota Depok," ujar Wido, Depok, Rabu (10/11/2021).
1. Buruh tuntut lima permintaan kepada Pemkot Depok Aksi buruh di depan Pemkot Depok (IDN
Times/Dicky) Wido mengatakan, ada sejumlah tuntutan yang diminta buruh kepada Pemerintah
Kota Depok untuk disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun pemerintah
pusat. Buruh meminta agar Undang-Undang Omnibuslaw atau Undang-Undang Cipta Kerja
segera dicabut.
"Undang-undang ini lahir prematur, undang-undang omnibuslaw disahkan tanpa naskah
akademik. Harusnya kami lihat dan lihat kondisi saat itu, maka dari itu kami menuntut dicabut
undang-undang omnibuslaw itu," ungkap dia.
Selain itu, Wido menyebutkan, buruh menuntut kenaikan upah 10 persen. Seperti diketahui, saat
ini kenaikan sembako dinilai luar bisa, mulai dari harga minyak, telur, dan kebutuhan pokok
lainnya yang kenaikannya lebih dari 10 persen.
"Kami meminta pemerintah pusat tetap berlakukan undang-undang yang sudah ada, karena
undang-undang omnibuslaw ini masih digugat di Mahkamah Konstitusi (MK)," tegas Wido.
2. Pemkot Depok diminta tetap memberlakukan upah minum sektoral Aksi buruh di depan
Pemkot Depok (IDN Times/Dicky) Wido menuturkan, selain memberlakukan undang-undang
yang sudah ada, pemerintah harus tetap memberlakukan upah minum sektoral karena pekerja
buruh ada yang bekerja di industri elektonik, pariwisata, otomotif, sehingga upah minimun wajib
diundangkan dan disahkan.
Namun yang lebih penting, Wido melanjutkan, pihaknya meminta pencabutan surat edaran
menteri yang melarang bupati/wali kota merekomendasikan upah minimun.
"Selain itu perjanjian kerja bersama tanpa omnibuslaw. Perjanjian kerja bersama yang ada di
perusahaan itu sudah mencapai tingkat yang lebih baik dari undang-undang omnibuslaw, tapi
gara-gara omnibuslaw perusahaan minta direvisi maka kami tolak," tutur dia.
Wido menambahkan, Upah Minimum Kota (UMK) Depok sebesar Rp4,3 juta namun di undang-
undang omnibuslaw yang disahkan hanya Upah Minimum Provinsi (UMP). Padahal, UMP Jawa
197
