Page 224 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2021
P. 224

Bila naik 15% maka UMP 2020 di DKI Jakarta bisa mencapai Rp 4.532.117 per bulan. Sedangkan
              bila  mengikuti  ketentuan  usulan  pemerintah  pusat,  kenaikan  UMP  sebesar  8,51%,  maka
              kenaikannya hanya Rp4,2 juta per bulan.

              Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat menyebut akan mengumumkan keputusan UMP
              sesegera mungkin. Namun, kemungkinan Pemprov akan sesuai dengan SE Kemenaker.

              Pemprov DKI memang belum menetapkan UMP setidaknya hingga Senin (28/10). Penetapan
              UMP serempak sesuai ketentuan adalah 1 November.

              Tahun lalu beberapa gubernur memiliki pandangan berbeda dengan pemerintah pusat terkait
              kebijakan upah minimum provinsi (UMP).

              Ketika  pemerintah  pusat  mengeluarkan  surat  edaran  tidak  ada  kenaikan  UMP,  beberapa
              gubernur memilih untuk menaikkan UMP 2021.
              Kalangan buruh was-was kondisi di atas bakal sulit kembali terjadi di tahun ini atau UMP 2022.
              Pasalnya, saat ini pemerintah pusat memiliki wewenang lebih, utamanya setelah UU Cipta Kerja
              dan turunannya, dalam hal ini PP nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan berjalan.

              "Kalau dulu masih mending, kita masih bisa menyampaikan bisa berubah, waktu itu UU Ciptaker
              belum  terlalu  masuk  ke  PP  perannya.  Kalau  sekarang  sudah  masuk,"  kata  Presiden  Asosiasi
              Serikat Pekerja (ASPEK) Mirah Sumirat, Rabu (10/11/21).

              Akibat perubahan itu, ketika tahun lalu kepala daerah atau gubernur masih mendapat `bisikan`
              dari berbagai pihak akan kenaikan UMP, maka tahun ini lebih sulit. Apalagi, pemerintah pusat
              dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mulai turun tangan agar gubernur patuh
              pada pemerintah pusat.

              "Kemarin-kemarin kita-kita mau aksi (unjuk rasa) di Kemendagri tapi nggak dibolehkan aparat
              keamanan, akhirnya ke patung kuda," ujarnya.

              Namun, buruh tetap tak ingin tinggal diam, yakni tetap bakal menyuarakan agar adanya kenaikan
              upah sebesar 7%-10% pada UMP 2022.

              Nilai tersebut baru dirasa cukup memenuhi kebutuhan buruh yang terkena efek dahsyat pandemi
              Covid-19. Sebelumnya ia memang mengakui ada desakan kenaikan UMP 2022 mencapai 20%,
              tapi direvisi.

              "Kita  terus  lakukan  aksi-aksi  untuk  bersuara  dan  gerakan  sesuai  konstitusi.  Paling  aksi-aksi
              jalanan aja, hari ini serentak di seluruh Provinsi, Kota, Kabupaten, kawan-kawan pekerja buruh
              aksi  di  kantor  gubernur  masing-masing.  Kalau  Jakarta  saya  lagi  di  kantor  gubernur  Anies,"
              sebutnya.

              Sebagai gambaran, UMP Jakarta saat ini sebesar Rp4.416.186,548. Bila ada kenaikan 10% maka,
              bisa  mendekati  Rp5  juta  UMP  2022.  Namun,  apabila  ada  kenaikan  sampai  20%  maka  bisa
              menembus Rp5,3 juta. (ds/sumber CNBC News Indonesia).













                                                           223
   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229