Page 235 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2021
P. 235

BURUH MINTA UMP 2022 NAIK 10%, KSPI BEBERKAN ALASANNYA

              JAKARTA  -  Presiden  Konfederasi  Serikat  Pekerja  Indonesia  (  KSPI  )  Said  Iqbal  menegaskan
              bahwa buruh berharap kenaikan upah minimum tahun 2022 sebesar 7-10%. Iqbal menegaskan,
              serikat buruh memiliki alasan kuat menyangkut persentase kenaikan yang diminta.

              "Berdasarkan hasil survei yang dilakukan KSPI di 10 provinsi, di mana di tiap provinsi dilakukan
              survei di 5 pasar tradisional dengan menggunakan parameter 60 item Kebutuhan Hidup Layak
              (KHL) sesuai UU No 13 Tahun 2003, didapatlah rata-rata kenaikan UMK/UMP 7-10%," jelasnya
              di Jakarta, Rabu (10/11/2021).

              Dia menjelaskan, alasan KSPI menggunakan UU No 13 Tahun 2003 adalah karena saat ini buruh
              masih menggugat UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi (MK). "Karena judicial review UU Cipta
              Kerja  belum  tetap,  maka  undang-undang  dan  peraturan  pemerintah  (PP)  yang  lama  masih
              berlaku," tandasnya.

              Bahkan,  kata  dia,  jika  menggunakan  PP  No  78  Tahun  2015,  maka  kenaikan  upah  minimum
              adalah berkisar 6%. "Hampir sama angka kenaikannya dengan mengacu pada KHL," tuturnya.

              KSPI berpendapat, pasca pandemi Covid-19, daya beli masyarakat dan buruh perlu dikembalikan
              seperti semula. Hal itu bisa dilakukan dengan menaikkan upah minimum minimal 7%. "Hal ini
              dilakukan agar konsumsi naik, sehingga otomatis pertumbuhan ekonomi ikut naik," katanya.

              Kendati demikian, Iqbal menegaskan bahwa perusahaan yang terdampak krisis Covid-19 boleh
              saja tidak menaikkan UMP atau UMK 2022. Namun, tegas dia, buruh meminta hal itu dibuktikan
              dengan audit laporan keuangan perusahaan yang mengalami kerugian dalam 2 tahun terakhir
              yang diserahkan ke Disnaker dan diumumkan ke buruh.

              "Bila pemerintah dan pengusaha tidak mempertimbangkan usulan buruh ini, maka akan ada aksi
              yang lebih luas dan lebih besar secara terus menerus," tutupnya. (fai).








































                                                           234
   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240