Page 237 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2021
P. 237
Kalangan buruh was-was kondisi di atas bakal sulit kembali terjadi di tahun ini atau UMP 2022.
Pasalnya, saat ini pemerintah pusat memiliki wewenang lebih, utamanya setelah UU Cipta Kerja
dan turunannya, dalam hal ini PP nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan berjalan.
"Kalau dulu masih mending, kita masih bisa menyampaikan bisa berubah, waktu itu UU Ciptaker
belum terlalu masuk ke PP perannya. Kalau sekarang sudah masuk," kata Presiden Asosiasi
Serikat Pekerja (ASPEK) Mirah Sumirat kepada Rabu (10/11/21).
Akibat perubahan itu, ketika tahun lalu kepala daerah atau gubernur masih mendapat 'bisikan'
dari berbagai pihak akan kenaikan UMP, maka tahun ini lebih sulit. Apalagi, pemerintah pusat
dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mulai turun tangan agar gubernur patuh
pada pemerintah pusat.
"Kemarin-kemarin kita-kita mau aksi (unjuk rasa) di Kemendagri tapi nggak dibolehkan aparat
keamanan, akhirnya ke patung kuda," ujarnya.
Namun, buruh tetap tak ingin tinggal diam, yakni tetap bakal menyuarakan agar adanya kenaikan
upah sebesar 7%-10% pada UMP 2022. Nilai tersebut baru dirasa cukup memenuhi kebutuhan
buruh yang terkena efek dahsyat pandemi Covid-19. Sebelumnya ia memang mengakui ada
desakan kenaikan UMP 2022 mencapai 20%, tapi direvisi.
"Kita terus lakukan aksi-aksi untuk bersuara dan gerakan sesuai konstitusi. Paling aksi-aksi
jalanan aja, hari ini serentak di seluruh Provinsi, Kota, Kabupaten, kawan-kawan pekerja buruh
aksi di kantor gubernur masing-masing. Kalau Jakarta saya lagi di kantor gubernur Anies,"
sebutnya.
Sebagai gambaran, UMP Jakarta saat ini sebesar Rp 4.416.186,548. Bila ada kenaikan 10%
maka, bisa mendekati Rp 5 juta UMP 2022. Namun, apabila ada kenaikan sampai 20% maka
bisa menembus Rp 5,3 juta.(hoi/hoi).
236
