Page 238 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2021
P. 238
Judul FSPMI Gorontalo Angkat Bicara Terkait Hak Buruh Yang Belum
Dipenuhi
Nama Media matakita.co
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://matakita.co/2021/11/10/fspmi-gorontalo-angkat-bicara-terkait-
hak-buruh-yang-belum-dipenuhi/
Jurnalis narasi
Tanggal 2021-11-10 15:22:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Meyske Abdullah (Ketua FSPMI Gorontalo) Kami meminta kenaikan upah minimum
Provinsi dan Kabupaten/Kota sebesar 7-10 persen dan pencabutan UU Ciptakan Kerja karena
merugikan bagi para buruh
Ringkasan
Gorontalo, Federasi Serikat Pekerjaan Metal Indonesia (FSPMI) Gorontalo hari ini menyuarakan
hak-hak buruh yang belum dipenuhi Pemerintah. Bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan
10 November, FSPMI Gorontalo menyampaikan sikapnya mengenai tuntutan Kenaikan Upah
Minimum Provinsi atau Kabupaten Kota sebesar 7-10 persen dan pencabutan UU Cipta Kerja.
“Kami meminta kenaikan upah minimum Provinsi dan Kabupaten/Kota sebesar 7-10 persen dan
pencabutan UU Ciptakan Kerja karena merugikan bagi para buruh” Ujar Meyske Abdullah Ketua
FSPMI Gorontalo.
FSPMI GORONTALO ANGKAT BICARA TERKAIT HAK BURUH YANG BELUM
DIPENUHI
Matakita.co – Gorontalo, Federasi Serikat Pekerjaan Metal Indonesia (FSPMI) Gorontalo hari ini
menyuarakan hak-hak buruh yang belum dipenuhi Pemerintah.
Bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan 10 November, FSPMI Gorontalo menyampaikan
sikapnya mengenai tuntutan Kenaikan Upah Minimum Provinsi atau Kabupaten Kota sebesar 7-
10 persen dan pencabutan UU Cipta Kerja.
“Kami meminta kenaikan upah minimum Provinsi dan Kabupaten/Kota sebesar 7-10 persen dan
pencabutan UU Ciptakan Kerja karena merugikan bagi para buruh” Ujar Meyske Abdullah Ketua
FSPMI Gorontalo.
237
