Page 250 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2021

Ringkasan

Ratusan buruh dari berbagai elemen menggelar unjuk rasa tepat pada Hari Pahlawan, 10
November 2021. Beberapa elemen yang ikut turun ke jalan yakni, Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI), Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK). Unjuk rasa dilaksanakan di dua titik, yakni
depan Gedung Balai Kota di Jalan Merdeka Selatan, serta kawasan Bundaran Patung Kuda di
Jalan Medan Merdeka Barat.

HARI PAHLAWAN, BURUH TUNTUT KENAIKAN UPAH MINIMUM 10 PERSEN

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ratusan buruh dari berbagai elemen menggelar unjuk rasa tepat
pada Hari Pahlawan, 10 November 2021. Beberapa elemen yang ikut turun ke jalan yakni,
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK).
Unjuk rasa dilaksanakan di dua titik, yakni depan Gedung Balai Kota di Jalan Merdeka Selatan,
serta kawasan Bundaran Patung Kuda di Jalan Medan Merdeka Barat. "Kami dari KSPI dan
ASPEK, melaksanakan aksi unjuk rasa di seluruh provinsi kota dan kabupaten. Tuntutan kami
kepada pemerintah salah satunya menetapkan UMP Tahun 2022 sebesar 10 persen," kata
Presiden ASPEK Mirah Sumirat saat ditemui di depan Gedung Balai Kota Jakarta, Rabu (10/11).

Mirah menjelaskan salah satu tuntutan buruh, yakni meminta Pemerintah Daerah untuk
menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 sebesar 10 persen. Selain itu, buruh juga
mendesak pemerintah memberlakukan upah minimum sektoral, yaitu UMSK 2021 dan UMSK
2022. Ketiga, pemerintah diminta membatalkan atau mencabut Undang-Undang Cipta Kerja
yang dalam waktu satu atau dua pekan ke depan akan diputuskan uji formil di sidang Mahkamah
Konstitusi (MK).

Dalam tuntutannya, buruh meminta pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya klaster
ketenagakerjaan. Keempat, buruh meminta perjanjian kerja bersama (PKB) dilaksanakan tanpa
ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja. Berdasarkan pantauan, ratusan buruh di depan Gedung
Balai Kota bergerak menuju Kawasan Bundaran Patung Kuda di Jalan Merdeka Barat.

Polisi juga telah melakukan rekayasa lalu lintas dengan menutup sementara Jalan Merdeka Barat
dua arah, yakni menuju Bundaran HI dan Harmoni. Sebanyak 2.114 personel gabungan dari
Polri, TNI dan Pemprov DKI Jakarta dikerahkan untuk mengawal jalannya aksi unjuk rasa yang
digelar bertepatan dengan Hari Pahlawan ini.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengeklaim, tuntutan kenaikan
upah minimum tahun 2022 sebesar 7-10 persen berdasarkan hasil survei di 10 provinsi.
Tuntunan itu disampaikan KSPI saat melakukan unjuk rasa melakukam aksi di 20 provinsi dan
melibatkan 1000 pabrik.

"Di mana di tiap provinsi dilakukan survei di lima pasar tradisional dengan menggunakan
parameter 60 item Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sesuai UU Nomor 13 Tahun 2003, didapatlah
rata-rata kenaikan UMK/UMP adalah 7-10," ujar Said Iqbal, Rabu (10/11).

Lanjut Iqbal, alasan pihaknya menggunakan UU Nomor 13 Tahun 2003, karena saat ini buruh
sedang menggugat UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi MK. Apalagi judicial review UU Cipta
Kerja belum inkrah, maka Undang-Undang dan peraturan pemerintah yang lama masih berlaku.
"Bahkan jika menggunakan PP No 78 Tahun 2015, maka kenaikan upah minimum adalah berkisar
enam persen. Hampir sama angka kenaikannya dengan mengacu pada KHL," lanjutnya.

249