Page 251 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2021

Sambung Iqbal, KSPI berpendapat, post Covid-19 maka daya beli atau purchasing power
masyarakat dan buruh harus dikembalikan seperti awal. Salah satunya dengan dinaikkan upah
minimumnya minimal tujuh persen. Hal ini dilakukan agar konsumsi naik, sehingga otomatis
pertumbuhan ekonomi ikut naik.

Iqbal berpendapat, bagi perusahaan yang terdampak krisis ekonomi dan Covid-19, maka tidak
perlu menaikkan UMP atau UMK 2022 yang dibuktikan dengan audit laporan keuangan
perusahaan yang mengalami kerugian dalam dua tahun terakhir yang diserahkan ke Disnaker
dan diumumkan ke buruh.

"Bila pemerintah dan pengusaha tidak mempertimbangkan usulan buruh ini, maka akan ada aksi
yang lebih luas dan lebih besar secara terus menerus," tegas Said Iqbal.

Bertemu KSP Dalam unjuk rasa ini, Polres Metro Jakarta Pusat memfasilitasi perwakilan buruh
untuk bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. Perwakilan buruh dapat
menyampaikan tuntutannya langsung kepada Moeldoko.
"Tujuannya untuk memberikan tempat bagi buruh sehingga nanti sebagian dari mereka kita
kondisikan untuk bertemu dengan KSP dan sampaikan tuntutannya," kata Kasatlantas Polres
Metro Jakarta Pusat Kompol Purwanta.

Sebanyak 2.114 personel gabungan dari Polri, TNI, dan Pemprov DKI Jakarta dikerahkan untuk
mengawal jalannya aksi unjuk rasa yang digelar bertepatan dengan Hari Pahlawan ini.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, meminta maaf soal UMP DKI 2022
yang belum ada angka pastinya. Kendati demikian, pihaknya mengaku akan mengkoordinasikan
angka tersebut dengan semua pihak, termasuk buruh dan swasta.

"Jadi mohon maaf, peningkatan UMP akan kita upayakan meningkat. Namun angkanya mungkin
belum bisa sesuai dengan harapan kita bersama," kata Riza saat ditemui Republika.co.id di Ancol,
Jakarta Utara, Ahad (7/11).
Meski telah berdasarkan penghitungan rumus pengupahan yang mengacu pada Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Riza mengaku belum bisa
menyebutkan angka UMP 2022. Dia menambahkan, untuk mendapatkan persetujuan bersama,
memang perlu ada kerjasama semua pihak.
Terlebih, saat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan para buruh disebutnya juga menginginkan
adanya peningkatan upah setiap tahun. "Begitu juga swasta, mereka ingin ada peningkatan
karena itu bagian dan bukti pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan," jelas dia.

Namun demikian sekali lagi, kata dia, pihaknya masih menghadapi Covid-19. Di masa pandemi
saat ini, lanjut dia, ada masalah lain disamping masalah ekonomi yang harus dibetulkan. "Kita
selesaikan bersama," ujar Riza.

Terpisah, anggota DPRD Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak mengatakan, perhitungan UMP
memang tidak akan menyenangkan semua pihak. Utamanya, saat ada pihak yang mengharapkan
kenaikan besar, sedangkan kemampuan membayar swasta dinilainya masih perlu
dipertimbangkan. "Kenaikan itu juga tidak mudah dilaksanakan dengan kondisi ekonomi saat
ini," tutur Gilbert.
Dalam kondisi sekarang, lanjut dia, Pemprov DKI juga harus mengalokasikan anggaran yang
cukup untuk UMKM. Terlebih, postur APBD disebut dia juga kurang mendukung pemulihan
ekonomi sektor tersebut.

250