Page 249 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2021

Judul Hari Pahlawan, Buruh Tuntut Kenaikan Upah Minimum 10 Persen
Nama Media republika.co.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.republika.co.id/berita/r2cjhj436/hari-pahlawan-buruh-
tuntut-kenaikan-upah-minimum-10-persen
Jurnalis Agus raharjo
Tanggal 2021-11-10 14:58:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Mirah Sumirat (Presiden ASPEK Indonesia) Kami dari KSPI dan ASPEK, melaksanakan
aksi unjuk rasa di seluruh provinsi kota dan kabupaten. Tuntutan kami kepada pemerintah salah
satunya menetapkan UMP Tahun 2022 sebesar 10 persen

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Di mana di tiap provinsi dilakukan survei di lima pasar
tradisional dengan menggunakan parameter 60 item Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sesuai UU
Nomor 13 Tahun 2003, didapatlah rata-rata kenaikan UMK/UMP adalah 7-10
neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Bahkan jika menggunakan PP No 78 Tahun 2015, maka
kenaikan upah minimum adalah berkisar enam persen. Hampir sama angka kenaikannya dengan
mengacu pada KHL

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Bila pemerintah dan pengusaha tidak mempertimbangkan
usulan buruh ini, maka akan ada aksi yang lebih luas dan lebih besar secara terus menerus

neutral - Purwanta (Kasatlantas Polres Metro Jakarta Pusat) Tujuannya untuk memberikan
tempat bagi buruh sehingga nanti sebagian dari mereka kita kondisikan untuk bertemu dengan
KSP dan sampaikan tuntutannya

neutral - Ahmad Riza Patria (Wakil Gubernur DKI Jakarta) Jadi mohon maaf, peningkatan UMP
akan kita upayakan meningkat. Namun angkanya mungkin belum bisa sesuai dengan harapan
kita bersama

neutral - Ahmad Riza Patria (Wakil Gubernur DKI Jakarta) Begitu juga swasta, mereka ingin ada
peningkatan karena itu bagian dan bukti pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan

positive - Ahmad Riza Patria (Wakil Gubernur DKI Jakarta) Kita selesaikan bersama

negative - Gilbert Simanjuntak (Anggota DPRD Fraksi PDIP) Kenaikan itu juga tidak mudah
dilaksanakan dengan kondisi ekonomi saat ini

248