Page 267 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2021
P. 267
Judul Hari Pahlawan, Buruh Demo di 20 Provinsi Tuntut Upah Naik 10 Persen
Nama Media liputan6.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4707295/hari-pahlawan-buruh-
demo-di-20-provinsi-tuntut-upah-naik-10-persen
Jurnalis Arief Rahman Hakim
Tanggal 2021-11-10 14:40:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Berdasarkan hasil survei yang dilakukan KSPI di 10 provinsi,
di mana di tiap provinsi dilakukan survei di 5 pasar tradisional dengan menggunakan parameter
60 item Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sesuai UU No 13 Tahun 2003, didapatlah rata-rata
kenaikan UMK/UMP adalah 7%-10%
neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Bahkan jika menggunakan PP No 78 Tahun 2015, maka
kenaikan upah minimum adalah berkisar 6 persen. Hampir sama angka kenaikannya dengan
mengacu pada KHL
neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Bila pemerintah dan pengusaha tidak mempertimbangkan
usulan buruh ini, maka akan ada aksi yang lebih luas dan lebih besar secara terus menerus
Ringkasan
Sejumlah buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar
aksi demonstrasi di 20 provinsi pada Hari Pahlawan yang jatuh pada Rabu (10/11/2021) ini.
Presiden KSPI Said Iqbal menekankan kenaikan upah buruh harus mengacu Kebutuhan Hidup
Layak (KHL). Pada aksi kali ini, tuntutan buruh masih seputar naikan UMK 2022 sebesar 7-10
persen, berlakukan UMSK 2022, cabut omnibus law, dan PKB tanpa omnibus law.
HARI PAHLAWAN, BURUH DEMO DI 20 PROVINSI TUNTUT UPAH NAIK 10 PERSEN
Jakarta - Sejumlah buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
menggelar aksi demonstrasi di 20 provinsi pada Hari Pahlawan yang jatuh pada Rabu
(10/11/2021) ini. Presiden KSPI Said Iqbal menekankan kenaikan upah buruh harus mengacu
Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Pada aksi kali ini, tuntutan buruh masih seputar naikan UMK 2022 sebesar 7-10 persen,
berlakukan UMSK 2022, cabut omnibus law, dan PKB tanpa omnibus law.
266
