Page 381 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2021
P. 381

Bertepatan dengan memperingati Hari Pahlawan, aksi yang dilakukan ratusan pekerja ini guna
              menolak usulan Upah Minimum Kota ( UMK ) Batam tahun 2022 yang akan diusulkan dalam
              pembahasan Upah Minimum Provisi (UMP) Kepulauan Riau.

              Tidak hanya meneriakkan penolakan usulan UMK tersebut, hal menarik terjadi dalam aksi unjuk
              rasa tersebut. Salah satunya mengajak para anggota Satuan Pamong Praja (Satpol PP) Batam
              untuk bergabung ke serikat FSPMI.

              "Jangan takut, di dalam undang-undang kita memiliki hak untuk menentukan hidup kita sendiri,"
              tegas Panglima Garda Metal FSPMI Batam, Suprapto.

              Dalam  orasinya  tersebut,  Suprapto  menegaskan  bahwa  ajakan  tersebut  ditujukan  bagi  para
              anggota Satpol PP karena masih berstatus kontrak. Pihak serikat melihat bahwa penghasilan
              yang diterima juga masih dibawah UMK Kota Batam.

              "Saya tahu kalian yang masih berstatus kontrak, gajinya masih di bawah UMK. Jangan takut
              untuk bergabung ke kami, kami siap sama-sama berjuang bersama kalian," lanjutnya.

              Tidak hanya mengajak para anggota Satpol PP untuk bergabung ke dalam serikat, massa pekerja
              juga  memperhatikan  salah  satu  pekerja  yang  tengah  melakukan  pengecatan  gedung  Pemko
              Batam. Pantauan di lokasi, adapun satu pekerja yang dimaksud terlihat tengah berada di lantai
              4.

              “Pemerintah sebagai contoh, malah membiarkan pekerjanya tidak menggunakan savety  saat
              bekerja,” tegas Suprapto.

              Pernyataan Suprapto itu mendapat perhatian khalayak di lokasi.

              “Seharusnya pemerintah memberikan contoh, mana itu K3 nya,” ucapnya lagi.

              Untuk diketahui, kedatangan ratusan pekerja itu menuntut pemerintah menaikkan UMK /UMSK
              2022 sebesar 10 persen, memberlakukan UMSK 2021, mencabut omnibus law - UU Cipta Kerja,
              PKB Tanpa omnibus law, buat penambahan PHI di Kota Batam, kontrol harga sembako, evaluasi
              pengawasan K3, bebaskan PCR untuk yang sudah vaksin, bebaskan antigen untuk pencari kerja,
              segera wujudkan pembangunan BLK di Batam dan pekerjakan kembali Zulkarnaen (Scheneider
              Batam). Kontributor : Partahi Fernando W. Sirait































                                                           380
   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386