Page 72 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2021
P. 72
menjadi UU Nomor 11 Tahun 2020. PP turunan dari Omnibus Law mulai dari Nomor 34-37 gagal
menyejahterakan buruh.
"Bila pemerintah tetap menggunakan PP 36 turunan UU Cipta Kerja sebagai dasar penetapan
upah, menurut kami cacat hukum karena sampai sekarang UU ini masih kita gugat di MK dan
belum ada keputusannya," jelas Hakim.
Sekitar pukul 13.00 hujan mengguyur lokasi. Hal itu tak menggentarkan massa menyampaikan
tuntutannya. Para buruh berencana menggelar aksi sampai Gubernur Jateng Ganjar Pranowo
datang merespon.
Bila tak ada hasil, pihaknya mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar Buruh hanya
meminta Ganjar untuk menerima konsep penentuan upah agar dapat menjadi pertimbangan
pemerintah.
Hakim menilai dampak buruk omnibus Law ini juga berimbas pada Dewan Pengupahan yang
kehilangan peran partisipasi dalam penentuan upah buruh. "Hak berunding kita sudah
dihilangkan," imbuhnya.
Para buruh meminta agar investasi yang digadang-gadang pemerintah tidak merugikan para
buruh. Agar pemerintah membertimbangkan kesejahteraan buruh sebelum investasi.
"Kami juga minta pemerintah menaikkan UMP dan UMK Jateng lebih dari 10 persen untuk tahun
depan," ujar Uliatul Hasanah, biro perempi an FSPM. (taf/zal)
caption: UNJUK RASA: Ratusan buruh menggelar aksi protes di depan Kantor Gubernuran Jateng
kemarin (10/11). Aksi tersebut digelar serentak di 24 provinsi.
71
