Page 38 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 FEBRUARI 2020
P. 38
"Saya bisa kerja apa lagi kalau nggak mulung? Umur tua gini, yang penting bisa
makan aja udah syukur," ucapnya.
Selain Rustiani, Atun, seorang tukang sapu jalanan juga mengaku baru mendengar
Omnibus Law. Meskipun tidak tahu, Atun berharap peraturan yang sedang digodok
pemerintah itu bisa menyejahterahkan masyarakat, bukan justru membuat kaum
pinggiran semakin terpinggirkan.
"Saya belum pernah dengar ya, tapi kalau bikin peraturan ya mbok jangan buat
masyarakat tambah susah," kata wanita 45 tahun ini.
Saat berbincang dengan CNNIndonesia.com soal hak pekerja dalam Omnibus Law,
Atun terkejut saat diberitahu dalam draf aturan itu pekerja tidak lagi diperbolehkan
mengajukan gugatan saat di-PHK sepihak dan tidak mendapat pesangon.
"Saya kan buruh juga, nanti bakal susah kalau di-PHK," katanya.
"Pemerintah kan seharusnya berpihak ke rakyat, kalau begitu malah merugikan
rakyat," tambahnya.
Atun (45), tukang sapu jalanan Kelurahan Mampang.
(CNN Indonesia/Melani Putri) Selain Atun, Vera (50) juga berpendapat serupa. Vera
yang biasa berjualan kopi keliling menggunakan sepeda motor dan sering melewati
gedung-gedung kementerian, berharap para pemangku jabatan dapat memperbaiki
hidup rakyat miskin.
"Kadang kalau lewat gedung menteri atau lewat gedung dewan, saya mikirnya
mereka kerja buat rakyat miskin biar hidupnya makmur, sejahtera," ucapnya.
Perempuan asal Cirebon ini pun sama, tidak pernah mendengar Omnibus Law
Ciptaker yang ramai diperbincangkan.
"Tidak, tidak pernah dengar saya," katanya.
Dadan, seorang tukang kunci di wilayah Pela Mampang juga sama sekali tidak tahu
apa itu Omnibus Law. Pemuda 20 tahun ini mengaku, meski masuk generasi
milenial, dirinya tidak memiliki kemampuan untuk ikut memikirkan politik.
"Saya kan nggak ngerti politik, Omnibus Law itu apa saya nggak tahu," katanya.
Dadan (20), tukang kunci di kawasan Pela Mampang.
(CNN Indonesia/Melani Putri) Saat mengobrol dengan CNNIndonesia.com soal
Omnibus Law, laki-laki asal Garut ini berharap ada undang-undang yang
mengupayakan fasilitas bagi 'pengusaha' pinggiran sepertinya.
Page 37 of 174.
