Page 34 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 FEBRUARI 2020
P. 34

Title          KONTROVERSI RUU OMNIBUS LAW CIPTAKER, KOMISI I: KOMUNIKASI PEMERINTAH DAN
                              PUBLIK MASIH ADA KENDALA
               Media Name     rmol.id
               Pub. Date      20 Februari 2020
               Page/URL       https://politik.rmol.id/read/2020/02/20/422185/kontroversi-ruu-omnibus -law-ciptaker-
                              komisi-i-komunikasi-pemerintah-dan-publik-masih-ada-kend ala
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive














               Kontroversi isi draf Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja Pasal 170
               tentang peraturan pemerintah bisa membatalkan undang-undang tak terbendung di
               kalangan masyarakat terutama akademisi.

               Saan Mustopa: Putra Pak Surya Paloh Cuma Satu, Partai Lain Banyak Banget
               Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Nasdem, Willy Aditya, menyampaikan dalam
               penyusunan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja pemerintah telah melibatkan
               sejumlah pihak, seperti pers, NGO, praktisi, dan akademisi.

               "Harapannya, pemeriksaan yang dilakukan teman-teman juga masuk pada
               substansti-subtansi yang begitu banyak di Omnibus Law ini," ujar Willy kepada
               Kantor Berita Politik Kamis (20/2).

               Pihaknya meminta agar masyarakat tidak hanya terfokus mengkritisi Pasal 170 saja,
               melainkan isu lain di dalam draf RUU Omnibus Law yang berkaitan dengan
               kemaslahatan banyak pihak akan hal ini.

               "Jadi, selain pasal 170, bisa mulai masuk seperti teman-teman serikat pekerja yang
               fokus pada isu perburuhan, teman-teman yang fokus di bidang lingkungan juga
               memberi catatan di bidang lingkungan dan seterusnya," ujarnya.

               Iklim check and balances yang terjadi saat ini sangat terbuka dan tidak lagi
               terbatas, lanjut Willy. Bukan hanya DPR yang akan terlibat dalam pembahasan UU.
               Masyarakat juga sangat terbuka kesempatan untuk terlibat.

               "Dalam kapasitas sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi dan Anggota Komisi I, saya
               adalah orang yang paling sering meminta teman-teman dari organisasi rakyat, NGO,
               dan lembaga sejenis lainnya, untuk menjadi pihak yang didengarkan
               kepentingannya di dalam pembahasan RUU," urainya.

               "Begitu juga di Komisi. Saya mau hubungan ini kita kembangkan secara konstruktif.
               Ayo, siapa pun yang merasa berkepentingan terhadap suatu isu di dalam RUU ikut





                                                       Page 33 of 174.
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39