Page 32 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 FEBRUARI 2020
P. 32

Title          ANGGOTA DPR SARAN OMNIBUS LAW CIPTAKER DIBAHAS DI BALEG
               Media Name     republika.co.id
               Pub. Date      20 Februari 2020
                              https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/20/02/20/q5zcdu428 -anggota-dpr-
               Page/URL
                              saran-omnibus-law-ciptaker-dibahas-di-baleg
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive










               JAKARTA -- Anggota Komisi VI DPR Mukhtarudin meminta agar pembahasan RUU
               Omnibus Law Cipta Kerja dibahas melalui mekanisme Badan Legislasi (Baleg) DPR.
               Dengan demikian, pembahasan lebih terarah dan cepat selesai.

               "Karena butuh kecepatan maka akan lebih baik prosesnya melalui Badan Legislasi
               ketimbang lewat Pansus," kata Mukhtarudin lewat keterangannya di Jakarta, Kamis
               (20/2).

               Kendati demikian, ia menambahkan agar pembahasannya mengikuti mekanisme dan
               substansi yang ada. "Undang-Undang ini harus berkualitas dan jangan sampai nanti
               digugat dan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi," kata Politisi Golkar itu.

               Mukhtarudin menyampaikan, Omnibus law merupakan kebutuhan bangsa sehingga
               seluruh pemangku kepentingan harus memiliki persepsi yang sama. Hal ini
               mengingat pemerintah sudah menyerahkan RUU Omnibus law ke DPR RI , maka
               DPR RI harus segera menindaklanjuti secara cepat agar tahapan-tahapan
               pembahasan segera dilakukan.

               Menurut dia, DPR tentu akan membahas substansi dan materi RUU Omnibus Cipta
               Kerja ini dengan melibatkan semua pihak, baik buruh melalui serikat pekerja, dan
               pengusaha. "Jadi perdebatannya masuk dalam DPR, jangan berdebat di luar
               parlemen. Biarkan bola ini bergulir jangan ditolak dulu, kalau ada masukkan silahkan
               sebanyak-banyaknya," ujar dia.

               Karena itu, kata Mukhtarudin, soal Omnibus Law ini, masyarakat dan semua
               stakeholder harus punya persepsi yang sama akan pentingnya terobosan regulasi
               melalui Omnibus Law. "Pentingnya soal penyederhanaan regulasi dalam rangka
               mempermudah investasi. Hal ini supaya kita bisa memenangkan pertarungan
               ekonomi di tingkat global. Perlu diingat bahwa peperangan kita hari ini adalah
               peperangan ekonomi," katanya.













                                                       Page 31 of 174.
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37