Page 73 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 FEBRUARI 2020

perizinan berusaha dilakukan berbasis risiko, di mana perizinan dilakukan untuk
kegiatan usaha yang berisiko tinggi. Untuk kegiatan usaha risiko menengah
menggunakan standar, dan kegiatan usaha risiko rendah cukup melalui pendaftaran.
Selain itu, RUU ini juga mengatur tentang penyederhanaan persyaratan dasar
perizinan berusaha dan pengadaan lahan.

"Di dalam omnibus law ini, ada beberapa hal yang dimudahkan. Seperti untuk usaha
kecil dan menengah terkait pembentukan badan usaha, baik itu yang namanya
Perseroan Terbatas (PT) maupun koperasi. PT bisa dibentuk oleh satu orang dan
modalnya boleh lebih kecil dari Rp 50 juta. Kemudian untuk membuat koperasi juga
dimudahkan, boleh tiga orang untuk mendirikan koperasi. Kalau dulu kan
pembentukannya menyulitkan, sehingga banyak yang akhirnya tidak memilih PT
atau Koperasi dan membentuk Kelompok Usaha Bersama. Tetapi kesulitan juga
perbankan untuk memberikan akses keuangan kalau dia bukan legal entity,
sehingga ini semua dipermudah," terang Airlangga.

Untuk Usaha Kecil dan Mikro, lanjut Airlangga, rezimnya adalah pendaftaran yang
dapat dilakukan langsung di sistem yang disediakan oleh Menteri Hukum dan HAM.
Fasilitator pendaftaran juga tidak hanya notaris. Khusus untuk Usaha Kecil dan
Menengah, Perbankan yang memberikan KUR juga bisa membantu melakukan
pendaftaran perizinan.

"Ini beberapa kemudahan yang diberikan kepada UMKM, termasuk juga dalam hal
sertifikasi halal, pemerintah yang biayain. Jadi mereka biayanya nol untuk
mendapatkan sertifikasi halal," imbuhnya.

Kemudian terkait perizinan di bidang konstruksi, Airlanga menjelaskan nantinya
pemerintah akan membuat standard building. Pada saat standard itu diberlakukan,
bagi perusahaan yang ingin membangun gedung sesuai dengan standard tersebut,
maka tidak perlu lagi meminta izin dan hanya perlu dilakukan verifikasi.

"Tetapi kalau gedungnya atau pabriknya kompleks, misalnya puluhan lantai, itu
tetap perlu perizinan," sambungnya.

Terkait otonomi daerah, Airlangga menegaskan di dalam RUU Cipta Kerja ini tidak
ada satu pun kewenangan yang ditarik ke pusat. Menurutnya, yang ditarik hanyalah
standar service-level agreement.

"Sebagai contoh untuk investasi. Perizinan investasi kan sekarang kalau yang
bergerak di bidang pertambangan untuk mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan
Hutan (IPPKH) harus ada rekomendasi gubernur, tetapi tidak ada standard level
akan diselesaikan dalam waktu berapa lama. Contoh lainnya terkait dengan retribusi
pajak permukaan air. Di wilayah timur atau wilayah barat, angkanya juga berbeda-
beda. Yang begini ini yang diratakan agar saat penanaman modal masuk, kemudian
dia investasi di mana pun, dia akan tahu standard dari apa yang harus dia bayar.
Kalau sekarang kan bisa kaget-kagetan," kata Airlangga.

Page 72 of 174.