Page 68 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 FEBRUARI 2020
P. 68
tampaknya ke depan semua jenis pekerjaan bisa di-outsoursing-kan. Jika ini terjadi,
masa depan buruh tidak jelas. Sudahlah hubungan kerjanya fleksibel yang artinya
sangat mudah di-PHK, tidak ada lagi upah minimum, dan pesangon dihapuskan,"
kata Said Iqbal.
Keempat, Lapangan Pekerjaan yang Teredia Berpotensi Diisi Tenaga Kerja Asing
(TKA) Unskill
Terkait TKA, dalam UU 13/2003, penggunaan TKA harus memenuhi beberapa
persyaratan. Antara lain, TKA hanya boleh untuk pekerjaan yang membutuhkan
keterampilan tertentu. TKA yang tidak memiliki keterampilan khusus (unskill
workers) tidak diperbolehkan bekerja di Indonesia. Jenis pekerjaannya pun adalah
pekerjaan tertentu yang membutuhkan keahlain khusus yang belum banyak dimiliki
pekerja lokal.
Selain itu, waktunya dibatasi. Dalam waktu tertentu, misalnya 3-5 tahun, dia harus
kembali ke negaranya. Hal yang lain, setiap TKA harus didampingi oleh pekerja
lokal. Tujuannya adalah, supaya terjadi transfer of job dan transfer of knowledge,
sehingga pada satu saat nanti pekerja Indonesia bisa mengerjakan pekerjaan si TKA
tadi.
Namun sayangnya, kata Iqbal, dalam omnibus law ada wacana, semua persyaratan
tadi dihapus. Sehingga TKA bisa bebas sebebas-bebasnya bekerja di Indonesia. Hal
ini, tentu saja akan mengancam ketersediaan lapangan kerja untuk orang
Indonesia.
Kelima, Jaminan Sosial Terancam Hilang
"Dengan skema sebagaimana tersebut di atas, jaminan sosial pun terancam hilang.
Khususnya jaminan hari tua dan jaminan pensiun," demikian Iqbal menjelaskan.
Menurut dia, hal ini akibat dari adanya sistem kerja yang fleksibel tadi. Sebagaimana
kita pahami, agar bisa mendapat jaminan pensiun dan jaminan hari tua, maka harus
ada kepastian pekerjaan.
"Mencermati wacana Omnibus Law, tidak sulit bagi kita untuk menyimpulkan bahwa
ini adalah bagian untuk menghilangkan kesejahteraan para pekerja. Oleh karena itu,
ini bukan hanya permasalaham pekerja, tetapi juga permasalahan seluruh rakyat
Indonesia," pungkasnya.
Page 67 of 174.
