Page 63 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 FEBRUARI 2020
P. 63

Title          RUU OMNIBUS LAW DISEBUT BAKAL HANCURKAN KEHIDUPAN BURUH YANG SUDAH
                              HANCUR
               Media Name     suara.com
               Pub. Date      20 Februari 2020
               Page/URL       https://www.suara.com/news/2020/02/20/154845/ruu-omnibus-law-disebut-b akal-
                              hancurkan-kehidupan-buruh-yang-sudah-hancur
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative







               Koordinator Departemen Antarlembaga Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN)
               Akbar Rewako menyebut pasal-pasal yang ada di RUU Omnibus Law Cipta Kerja
               bakal menghancurkan kehidupan kaum buruh.

               Hal ini dkatakan Akbar saat Konferensi Pers bertajuk Bedah Pasal Petaka RUU Cilaka
               di Kantor Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nasional, Jalan Tegal Parang Utara,
               Mampang Prapatan, Jakarta, Kamis (20/2/2020).

               "Kalau kami baca pasal-pasal secara utuh, RUU ini hancurkan kehidupan buruh yang
               sudah hancur. Dengan Undang-undang ketenagakerjaan 13 tahun 2003 sudah
               hancur. Apalagi mau dihancurkan pakai UU Cipta Kerja," ujar Akbar.

               Akbar kemudian menyoroti poin-poin yang menghancurkan kehidupan kaum buruh
               di dalam RUU Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

               Poin pertama yakni upah dan fleksibilitas hubungan kerja yang berdampak kepada
               kehidupan dan kesejahteraan buruh.

               "Kenapa ini penting? Sebab pengusaha selalu bahas dua poin ini. Pemerintah selalu
               beralasan bahwa di draf ruu cipta kerja masih ada kok pesangon," ucap Akbar.

               "Tapi kalau kita cermati di pasal-pasalnya pesangon itu akan hilang dengan
               sendirinya saat hubungan kerja itu dalam status PKWT. Sebab dalam draf ruu,
               pekerja yang mendapat pesangon adalah pekerja tetap. Jadi memang pemerintah
               memutar balik logika kita," sambungnya.

               Kemudian poin kedua yang ia soroti yakni ketentuan pengupahan dalam draf RUU
               Cipta Kerja.

               Menurutnya di dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja, penghitungan upah
               berdasarkan satuan kerja dan satuan waktu.

               Hal tersebut berbeda dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
               Ketenagakerjaan ketentuan upah yang berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL)

               "Nah upah kerja yang seperti itu, kan sangat mereduksi kehidupan buruh. Ke depan





                                                       Page 62 of 174.
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68