Page 64 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 FEBRUARI 2020
P. 64

bisa tidak ada upah minimum kabupaten/kota,maupun sektoral. Sebab yang
               menentukan adalah soal satuan dan waktu," kata Akbar.

               SGBN kata Akbar, juga menyoroti ketentuan pasal 59 UU Ketenagakerjaan yang
               dihapus di dalam draf RUU Cipta Kerja.

               Di dalam pasal tersebut mengatur jenis pekerjaan apa saja yang boleh dikontrak.

               "Saat pasal (59) itu dihapus, semua jenis pekerjaan itu boleh dan sah untuk
               mempekerjakan dengan sistem kontrak. Kemudian sewaktu-waktu bisa di PHK.
               Mendirikan serikat bisa di PHK," tuturnya.

               Tak hanya itu, pihaknya juga mengkritisi soal penghapusan pasal-pasal yang
               mengatur outsourcing dalam draf RUU Cipta Kerja.

               Menurut Akbar, penghapusan pasal-pasal yang mengatur outsourcing menyebabkan
               semua pekerjaan bisa menggunakan sistem outsourcing.

               "Nah dengan adanya RUU ini pasal-pasal yang atur soal outsourcing itu ilang. Jadi
               semua nanti bisa dioutsourcing. Bagi kami ini adalah bentuk perbudakan modern.
               Jadi ada orang hidup bisa kaya dari keringat orang lain," ucap Akbar.

               selain itu mereka juga menyoroti pasal 90 UU Ketenagakerjaan soal sanksi
               pengupahan yang dihapuskan di draf RUU Cipta Kerja.

               "Ada aturannya saja masih banyak pelanggaran, apalagi saat dihapus. Sekarang
               masih banyak perusahaan yang mempekerjakan buruh dengan upah di bawah
               minimum," kata dia.

               Terkait jaminan kesehatan untuk pekerja kata Akbar, juga tidak lagi diatur sebagai
               kewajiban pengusaha di draf RUU Cipta Kerja.

               "Ini berbahaya sekali saat dalam ruu tidak ada lagi kewajiban bagi pengusaha buat
               tak daftarkan ke BPJS. Karena dengan hubungan kerja yang sangat lentur kan
               pengusaha enggak ada kewajiban lagi buat daftarkan. Itulah yang kita sebut
               liberalisasi diliberalkan. Upah diliberalkan, kehidupan buruh makin miskin," katanya

               Untuk diketahui, pemerintah telah menyerahkan draf serta surat presiden (surpres)
               Omnibus law RUU Cipta Kerja ke DPR.

               Draf dan surpres diserahkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kepada Ketua
               DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2/2020).











                                                       Page 63 of 174.
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69