Page 61 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 FEBRUARI 2020
P. 61
Kemudian, ada pengaturan bekerja menggunakan satuan waktu. Artinya, jika tetap
diundangkan akan membuat orang semakin miskin meski bekerja.
"Buruh akan terjerembap ke jurang kemiskinan. Terus juga akan membuat tidak ada
kenyamanan dan kebebasan berekreasi untuk para buruh ketika bekerja. Parahnya
lagi sistem outsourcing bisa berpuluh tahun," terang Dedi.
Menurut Dedi, KSBSI akan menyuarakan penolakan Omnibus Law Cipta Kerja di 15
provinsi 34 kabupaten/kota pada 2 Maret dan 11 Maret dalam bentuk aksi-aksi.
Pihaknya juga meminta agar para awak media turut menyampaikan ke pemerintah
bahwa KBSI melakukan perlawanan terhadap kebijakan yang tidak berpihak kepada
buruh.
"Tanggal 2 dan 11 Maret kami akan ditempatkan di DPR RI. Lalu 11 Maret kami aksi
nasional, teman-teman di daerah untuk main di DPRD tingkat 1 DPRD tingkat 2 di
masing-masing wilayah di mana kami ada ada struktur Korwil di setiap provinsi itu,"
terang Dedi.
Saat draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja diserahkan pemerintah kepada DPR pada
Rabu (12/2), ribuan buruh dan pekerja yang tergabung dalam Konfederasi Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menggelar unjuk rasa di depan Kompleks
DPR/MPR RI Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea saat
itu kemudian diterima untuk menemui Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel dan
Pimpinan dan Anggota Komisi IX (Ketenagakerjaan).
Di hadapan Gobel dan Komisi IX, Andi Gani menyampaikan adanya keanehan dari
penyusunan Omnibus Law ini. Menurut dia, selama ini buruh tidak mengetahui
seperti apa proses pembuatan RUU Cipta Kerja di lingkungan pemerintah.
Keanehan ini, kata Andi, ditandai dari KSPSI yang tidak pernah mendapatkan draf.
Padahal, KSPSI menjadi organisasi buruh dalam pemilu.
"Karena dari awal seperti ada yang disembunyikan, seluruh konfederasi buruh
bertanya kepada saya, 'Anda konfederasi buruh pendukung presiden kok enggak
punya draf? akhirnya bertanya-tanya ada apa dengan rancangan ini?" kata Andi
Gani.
"Yang paling sedih buat kami, ketika KSPSI sebagai pendukung presiden turun ke
jalan ini ada sesyatu yang salah. Kerena kami juga bingung ini peraturannya mau di
mana dan untuk siapa," ujarnya melanjutkan.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono memastikan,
pemerintah sudah melibatkan pihak buruh dalam penyusunan draf Omnibus Law
RUU Cipta Kerja. Termasuk melalui pertemuan antara enam konfederasi buruh
dengan pemerintah di Gedung Kemenko Perekonomian, pada pekan kedua Januari
2020.
Page 60 of 174.
