Page 58 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 FEBRUARI 2020
P. 58
Title KETUA GERINDRA: GILA, TERNYATA OMNIBUS LAW BUAT JAGA PRESIDEN DARI
IMPEACHMENT
Media Name rmol.id
Pub. Date 20 Februari 2020
Page/URL https://politik.rmol.id/read/2020/02/20/422207/ketua-gerindra-gila-ter nyata-omnibus-
law-buat-jaga-presiden-dari-impeachment
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Kehadiran omnibus law RUU Cipta Kerja terus menuai polemik di masyarakat.
Khususnya tentang pasal 170 yang menyatakan presiden bisa menerbitkan
peraturan pemerintah (PP) guna mengubah ketentuan UU.
Airlangga Hartarto: Sistem Upah Per Jam Siap Dimatangkan, Hanya Untuk Sektor
Tertentu Pasal ini dianggap tidak sesuai dengan hirarki konstitusi, di mana yang bisa
mengganti atau mengubah UU hanya UU baru dan peraturan perundang-undangan
(Perppu) yang kemudian harus disetujui DPR.
Selain itu, juga ada pasal 166 untuk mengubah pasal 251 dalam UU 23/2014
tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 166 menyatakan bahwa peraturan perundang-
undangan dan peraturan lain yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dapat
digugurkan oleh peraturan presiden (Perpres).
Publik semakin bertanya-tanya setelah Menko Perekonomian Airlangga dengan
tegas menyebut pasal itu ditujukan untuk mencegah presiden dari pemakzulan.
Penegasan Airlangga Hartarto itu sontak membuat Ketua DPP Partai Gerindra Iwan
Sumule kaget. Sebab, tujuan dari omnibus law yang semula untuk mensejahterakan
rakyat sudah berbelok.
"Gila. Omnibus law rupanya bukan untuk mensejahterakan atau beri kepastian
hukum, tapi untuk beri kekuasaan lebih kepada presiden agar tak di-impeach,"
ujarnya kepada redaksi, Kamis (20/2).
Lebih lanjut, Iwan Sumule mengingatkan agar pemerintah segera kembali ke lajur
utama untuk mensejahterakan rakyat. Termasuk, memberi kepastian hukum yang
sesuai dengan hirarki konstitusi di Indonesia.
"Ingat. Investor juga enggan investasi karena bukan hanya soal buruh. Tapi korupsi
tinggi, birokrasi berbelit dan aturan yang selalu berubah," pungkasnya.
EDITOR: WIDIAN VEBRIYANTO Tag: AIRLANGGA HARTARTO RUU CIPTAKER
OMNIBUS LAW KEMENKO PEREKONOMIAN.
Page 57 of 174.
