Page 55 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 FEBRUARI 2020
P. 55
langsung dilap," kata Eni.
Imbauan agar pekerja migran tidak keluar rumah disampaikan Departemen Tenaga
Kerja Hong Kong pada 3 Januari lalu. Hal ini, dimaksudkan demi menjaga kesehatan
dan mencegah penularan virus corona. Departemen Tenaga Kerja Hong Kong
menyebutkan bahwa majikan wajib memberi libur walau pekerja tidak keluar rumah.
Jika tidak, maka majikan tersebut terancam denda hingga 50 ribu HKD atau Rp 88
juta.
"Imbauan itu dimanfaatkan majikan-majikan yang sudah tidak baik untuk semakin
menekan PRT-nya dengan aturan-aturan yang tidak benar, tidak adil, dan
merendahkan," kata Eni.
Namun tidak semua pekerja migran Indonesia mengaku mengalami hal tersebut.
Wijiati Supari, 40, mengaku tetap bisa libur dan tidak ada larangan untuk keluar
rumah dari majikannya.
"Kalau saja saya tidak keluar, bos saya juga tidak pernah menyuruh melakukan
pekerjaan rumah, karena hari itu adalah hari libur saya," kata Wijiati yang sudah 18
tahun bekerja di Hong Kong.
Dia mengatakan, sejak ada virus corona, pekerjaan belanja semua dilakukan
majikannya. Untuk perlindungan diri, dia mengaku kebutuhan masker di rumahnya
sudah mencukupi sehingga tidak perlu ambil masker yang dibagikan gratis.
"Bahkan majikan juga yang mengajarkan saya untuk berbagi masker kepada
sesama yang membutuhkan," kata Wijiati.
Erwin Akbar, staf konsuler di Konsulat Jenderal RI Hong Kong, mengaku telah
mendengarkan keluhan dari pekerja Indonesia soal tiadanya hari libur. Dia
menegaskan bahwa imbauan tidak keluar rumah bagi pekerja bukan berarti tidak
ada libur.
Erwin mengatakan pemerintah Hong Kong telah tegas melarang tetap
mempekerjakan pekerja di hari libur, walau mereka ada di rumah. Bahkan,
pemerintah Hong Kong mengancam dengan sanksi.
"Di pengumuman itu disebutkan majikan yang memaksa pekerja migran bekerja di
hari libur bisa kena hukuman denda maksimal HKD 50 ribu," kata Erwin.
Dia menyarankan pekerja yang mengalami hal seperti itu untuk melaporkan melalui
dua jalur yang tersedia, yakni jalur hotline Departemen Tenaga Kerja Hong Kong
dan hotline KJRI.
"Ada dua hotline yang bisa dipakai untuk mengadukan permasalahannya secara
resmi," kata Erwin.
Page 54 of 174.
