Page 51 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 FEBRUARI 2020

Title 5 ATURAN DALAM RUU CIPTA KERJA YANG BERPOTENSI MEMISKINKAN BURUH
Media Name kompas.com
Pub. Date 20 Februari 2020
https://nasional.kompas.com/read/2020/02/20/14274841/5-aturan-dalam-ru u-cipta-
Page/URL
kerja-yang-berpotensi-memiskinkan-buruh
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

JAKARTA, - Koordinator Departemen Antarlembaga Sentral Gerakan Buruh Nasional
(SGBN) Akbar Rewako mengkritik lima hal dalam draf omnibus law RUU Cipta Kerja
. Pertama, terkait ketentuan pengupahan.

Akbar mengatakan, ketentuan pengupahan dalam draf RUU Cipta Kerja berbeda
dengan Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Dalam UU Ketenagakerjaan, upah dihitung berdasarkan kebutuhan hidup layak.

"Tapi, di draf RUU Cipta Kerja penghitungan upah berdasarkan satuan satuan kerja
dan satuan waktu," ujar Akbar saat konferensi pers di Kantor Walhi, Jakarta Selatan,
Kamis (20/2/2020).

Menurut Akbar, sistem semacam itu akan sangat mereduksi kesejahteraan buruh .

kemudian ke depannya, ada potensi penghitungan upah minimum kabupaten/kota
ditiadakan.

"Sebab yang menentukan adalah soal satuan dan waktu," tutur Akbar.

Kedua, Akbar mengkritik ketentuan pasal 59 UU Ketenagakerjaan yang dihapus
dalam draf RUU Cipta Kerja.

Pasal 59 tersebut mengatur kontrak kerja. Menurut Akbar, saat pasal itu dihapus,
semua jenis pekerjaan boleh dan sah untuk mempekerjakan buruh dengan sistem
kontrak.

Ketiga, Akbar mengkritisi perihal penghapusan pasal-pasal yang mengatur
outsourcing dalam draf RUU Cipta Kerja.

Penghapusan ini, menurut dia, berpotensi menyebabkan semua pekerjaan bisa
menggunakan sistem outsourcing.

"Bagi kami ini adalah bentuk perbudakan modern. Jadi ada orang hidup bisa kaya
dari keringat orang lain," ucap Akbar.

Padahal, aturan soal outsourcing yang sebelumnya diatur dalam UU
Ketenagakerjaan sudah memiliki aturan turunan yang lebih spesifik dalam Peraturan

Page 50 of 174.