Page 47 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 FEBRUARI 2020
P. 47

Title          RUU OMNIBUS LAW DIKRITIK BANYAK PIHAK, JOKOWI: INI YANG DITUNGGU!
               Media Name     wartaekonomi.co.id
               Pub. Date      20 Februari 2020
                              https://www.wartaekonomi.co.id/read272918/ruu-omnibus-law-dikritik-ban yak-pihak-
               Page/URL
                              jokowi-ini-yang-ditunggu
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive








               Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law mendapat banyak penolakan.
               Khususnya Omnibus Law Cipta Kerja yang dianggap tidak pro terhadap nasib
               pekerja atau buruh. Hampir semua elemen buruh menyatakan menolak.

               Menyikapi itu, Presiden Joko Widodo angkat bicara. Kepala Negara menyebut bahwa
               pemerintah dan DPR terbuka untuk menerima berbagai masukan dari buruh dan
               organisasi lainnya. Dokumen yang diajukan oleh pemerintah itu masih dalam bentuk
               rancangan.

               Menurut Jokowi, masih banyak perubahan yang bisa dilakukan saat masyarakat dan
               buruh menyampaikan masukannya. Bahkan, Jokowi mengatakan, waktu untuk
               pembahasannya masih terbilang lama. Lebih dari 100 hari, seperti yang awalnya
               diharapkan rampung.

               "Kita pemerintah bersama DPR selalu terbuka. Ini masih baru awal. Mungkin masih
               tiga, empat, lima bulan baru selesai," kata Jokowi, Kamis (20/2/2020).

               Dengan ada rentang waktu pembahasan itu, Jokowi mengatakan bahwa pemerintah
               ingin dibahas secara terbuka. Masyarakat bisa mengikuti dan memberikan masukan
               semasa pembahasan tersebut. "Sehingga nanti kita bisa akomodir lewat
               kementerian kemudian juga di DPR," katanya.

               DPR juga, lanjut dia, akan terbuka membahas itu. Saat RUU Omnibus Law Cipta
               Kerja akan dibahas, lazimnya akan ada rapat dengar pendapat. Di antara yang akan
               dimintai masukan adalah dari kalangan buruh atau pekerja.

               Jokowi mengaku justru pemerintah menunggu masukan-masukan yang datang dari
               kalangan buruh dan serikat pekerja lainnya.

               "Ini belum UU lho ya, RUU. Baik asosiasi, serikat, masyarakat masih bisa
               memberikan masukan kepada pemerintah, kementerian maupun DPR. Ini yang
               ditunggu, justru itu," tutur Jokowi.

               Partner Sindikasi Konten: Viva.






                                                       Page 46 of 174.
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52