Page 49 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 FEBRUARI 2020
P. 49
Title SALAH KETIK PASAL OMNIBUS LAW, BAMSOET: GITU AJA KOK REPOT
Media Name jawapos.com
Pub. Date 20 Februari 2020
https://www.jawapos.com/nasional/20/02/2020/salah-ketik-pasal-omnibus- law-
Page/URL
bamsoet-gitu-aja-kok-repot/
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Salah ketik pemerintah dalam Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Cipta
Kerja Omnibus Law menuai polemik. Hal itu dianggap pemerintah tidak teliti tentang
pasal 170 ayat 1.
Ketua MPR, Bambang Soesatyo menilai tidak perlu diributkan salah ketik yang
dilakukan pemerintah. Karena salah ketik itu bisa dilakukan perbaikan.
"Yang pasti kalau sudah disampaikan salah ketik, tinggal kita biasa saja, kok gitu
saja repot?" ujar pria yang akrab disapa Bamsoet kepada wartawan, Kamis (20/2).
Walaupun ada pihak-pihak yang menganggap tidak sesuai dan tidak berpihak ke
buruh, Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini semuanya akan bisa dibahas. Sehingga
saat menjadi UU tidak menjadi masalah.
"Yang pasti DPR juga akan mengundang para pihak, akademisi, praktisi, dan lain-
lain, sebagaimana tata cara pembuatan undang-undang," katanya.
Menurut Bamsoet, jika nantinya masih adanya keberatan dari masyarakat tentang
disahkan RUU Omnimbus Law tentang Cipta Kerja itu. Maka ada jalurnya, yakni
melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kalau nanti tidak sesuai dengan keinginan masyarakatkan, ada ruang di Sekretariat
Negara untuk ruang gugatan di MK," kata dia.
Diketahui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H Laoly
mengatakan, dalam draf RUU Omnibus Law tentang Cipta Kerja tersebut ada
kesalahan ketik di pasal 170 tersebut.
"Iya iya (salah ketik) jadi ingin mungkin kesalahan," ujar Yasonna di Kompleks
Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/2).
Menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, tidak bisa UU
dibuah atau diganti dengan pemerintah mengeluarkan PP ataupun Peraturan
Presiden (Perpres).
"Jadi enggak bisa dong PP melawan undang-undang," katanya.
Oleh sebab itu Yasonna mengatakan, nantinya DPR akan melakukan perbaikan
Page 48 of 174.
