Page 48 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 FEBRUARI 2020
P. 48
Title FRAKSI RAKYAT INDONESIA BEBERKAN 3 ALASAN TOLAK TEGAS OMNIBUS LAW
Media Name detik.com
Pub. Date 20 Februari 2020
Page/URL https://news.detik.com/berita/4907134/fraksi-rakyat-indonesia-beberkan -3-alasan-tolak-
tegas-omnibus-law
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Jakarta - Gabungan berbagai kelompok dan organisasi masyarakat sipil yang
bergabung dalam Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) menolak tegas omnibus law RUU
Cipta Kerja. Sedikitnya ada tiga alasan. Apa saja? Tergabung dalam Fraksi Rakyat
Indonesia sejumlah aktivis dari WALHI, BEM UI, LBH Pers, Perempuan Mahardika,
SINDIKASI (Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif Untuk Demokrasi) dan
Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN).
"Saya pikir draf RUU ini tidak layak dibaca orang yang dalam keadaan waras, ini
pasti gila. Kalau kita pelajarin isinya satu-satu itu di luar logika apa yang dinginkan
konseptornya," kata Kepala Departemen Advokasi Eksekutif Nasional WALHI, Zenzi
Suhadi, di kantor WALHI Nasional Jalan Tegal Parang Utara No. 14, Jakarta Selatan,
Kamis (20/2/2020).
FRI membeberkan alasan mengapa menolak omnibus law RUU Cipta Kerja.
Pertama, RUU itu menghilangkan ketentuan penting dalam UU yang diubahnya.
Beberapa indikasinya dapat dilihat di bidang perburuhan dan lingkungan. Di bidang
lingkungan, RUU itu akan menghapuskan izin lingkungan, menggabungkan dengan
izin usaha.
Kedua, RUU Cipta Kerja juga memberi kewenangan bagi Presiden untuk
membatalkan Peraturan Daerah. Padahal, perjuangan masyarakat untuk pengakuan
masyarakat adat yang berbuah Putusan MK 35/2012 baru dirasakan hasil nyatanya
setelah putusan ini membuahkan perda-perda pengakuan masyarakat adat.
"Jika RUU Cilaka disahkan, perda-perda pengakuan masyarakat adat yang telah
diperjuangkan akan berada di bawah ancaman, utamanya jika dinilai menghambat
investasi," ujar Zenzi.
Ketiga, masyarakat telah menahan beberapa legislasi ngawur. Puncaknya gerakan
#ReformasiDikorupsi yang menunda pasal-pasal bermasalah dalam RUU
Pertanahan, RUU Minerba, RKUHP dan RUU Ketenagakerjaan.
"Begitu banyak pasal-pasal bermasalah ini muncul kembali di RUU itu. Contohnya,
ketentuan perpanjangan umur konsesi tambang menjadi 'seumur tambang',
perpanjangan jangka waktu HGU dam HGB, kemudahan PHK, dan lain-lain,"
pungkasnya. (asp/asp) omnibus law ruu cilaka ruu ciptaker.
Page 47 of 174.
