Page 50 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 FEBRUARI 2020
P. 50
dengan pemerintah pada saat rapat yang membahas tentang Omnibus Law Cipta
Kerja ini.
"Nanti di DPR akan diperbaiki teknisnya," pungkasnya.
Adapun dalam RUU tentang Cipta Kerja Omnibus Law, pada Pasal 170 ayat 1
disebutkan pemerintah berhak mengubah UU melalui Peraturan Pemerintah (PP).
Pasal yang dimaksud tertuang dalam Bab XIII Ketentuan Lain-lain RUU Cipta Kerja.
Dalam pasal 170 ayat (1) disebutkan Pemerintah Pusat berwenang mengubah
ketentuan dalam undang-undang.
Pasal 170 ayat (1) berbunyi:
"Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini Pemerintah Pusat
berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau mengubah
ketentuan dalam Undang-Undang yang tidak diubah dalam Undang-Undang ini".
Pasal 170 ayat (2) berbunyi:
"Perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah".
Pasal 170 ayat (3) berbunyi:
"Dalam rangka penetapan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Pemerintah Pusat dapat berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan
rakyat Republik Indonesia".
Page 49 of 174.
