Page 52 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 FEBRUARI 2020
P. 52

Menteri Nomor 11 Tahun 2019.

               Dalam Permen itu, hanya ada lima bidang pekerjaan saja yang boleh melakukan
               outsourcing.

               "Di antaranya jasa sekuriti, jasa cleaning service dan jasa angkutan, " tegasnya.

               Keempat, SGBN mengkritisi sanksi pelanggaran pengupahan yang dihapuskan di
               draf RUU Cipta Kerja.

               "Aturan ini sebelumnya ada di pasal 90 UU Ketenagakerjaan. Ada aturannya saja
               masih banyak pelanggaran, apalagi saat dihapus. Sekarang masih banyak
               perusahaan yang mempekerjakan buruh dengan upah di bawah minimum," ungkap
               Akbar.

               Kelima, SGBN mengkritisi perihal jaminan kesehatan yang tidak lagi diatur sebagai
               kewajiban pengusaha di draf RUU Cipta Kerja.

               Akbar mengaitkan hal ini dengan sistem kontrak kerja yang diatur serba lentur di
               draf RUU Cipta Kerja.

               "Karena dengan hubungan kerja yang sangat lentur kan pengusaha tidak ada
               kewajiban lagi buat mendaftarkan ke jaminan kesehatan. Itulah yang kita sebut
               liberalisasi buruh. Upah diliberalkan, kehidupan buruh semakin miskin," tegas dia.

               Sebelumnya, DPR menerima draf serta surat presiden (surpres) omnibus law RUU
               Cipta Kerja.

               Draf dan surpres diserahkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kepada Ketua
               DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

               "Dalam kesempatan ini Pak Menko dan para menteri menyampaikan bahwa omnibus
               law Cipta Kerja akan terdiri dari 79 UU, 15 bab, dengan 174 pasal yang akan
               dibahas di DPR," kata Puan dalam konferensi pers.

               Puan menjelaskan RUU Cipta Kerja terdiri atas 79 undang-undang dengan 15 bab
               dan 174 pasal. Ia mengatakan pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja akan
               melibatkan tujuh komisi di DPR.

               Selanjutnya, draf dan surpres yang telah diserahkan akan melalui mekanisme DPR
               untuk kemudian ditetapkan dalam paripurna.

               "Akan melibatkan kurang lebih tujuh komisi dan nantinya akan dijalankan melalui
               mekanisme yang ada di DPR. Apakah itu melalui Baleg atau Pansus karena
               melibatkan tujuh komisi terkait untuk membahas 11 kluster yang terdiri dari 15 bab
               dan 174 pasal," jelasnya.




                                                       Page 51 of 174.
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57