Page 56 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 FEBRUARI 2020
P. 56

Title          MENKO AIRLANGGA: SKEMA UPAH MINIMUM DITETAPKAN GUBERNUR DAERAH MASING-
                              MASING
               Media Name     merdeka.com
               Pub. Date      20 Februari 2020
               Page/URL       https://www.merdeka.com/uang/menko-airlangga-skema-upah-minimum-diteta pkan-
                              gubernur-daerah-masing-masing.html
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive
























               Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto
               menegaskan skema upah minimum bulanan akan diatur dan ditetapkan oleh
               gubernur daerah masing-masing. Penetapan itu tertuang dalam Rancangan Undang
               Undang Cipta Kerja yang sudah disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

               Formulasi penetapan upah dilakukan berdasarkan pertumbuhan ekonomi di masing-
               masing daerah. Diharapkan dengan begitu daya beli masyarakat di daerah akan
               terjaga.

               "Salah satu terkait tenaga kerja perlu diketahui gubernur bupati walikota
               pengupahan minimum ini gubernur yang menetapkan upah minimun setiap
               tahunnya ini perlu diperhatikan," kata dia di Jakarta , Kamis (20/2).

               Airlangga menyebut, formulasi penetapan ini dilakukan bagi daerah yang
               ekonominya mengalami pertumbuhan negatif, namun basis perhitungannya tetap
               menggunakan yang lama. Sehingga para tenaga kerja tetap memiliki daya beli saat
               ekonomi sedang lesu.

               "Di sini basisnya formulasi pertumbuhan ekonomi di daerah, apabila pertumbuhan
               negatif maka yang digunakan upah minimum formulasi sebelumnya, itu sebagai
               pertumbuhan batasan gaji, sehingga tidak ada upah turun," kata dia.

               1 dari 1 halaman Pemerintah Klaim Lindungi Buruh Menteri Koordinator Kemaritiman
               dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, memastikan pemerintah mengakomodir
               kepentingan buruh dalam Omnibus Law Cipta Kerja. Namun, di sisi lain, pemerintah
               juga harus mengakomodir kepentingan dunia usaha.





                                                       Page 55 of 174.
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61