Page 66 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 FEBRUARI 2020
P. 66
Title PENETAPAN UPAH MINIMUM ADA DI GUBERNUR, TERGANTUNG PERTUMBUHAN EKONOMI
DAERAH
Media Name liputan6.com
Pub. Date 20 Februari 2020
Page/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4183744/penetapan-upah-minimum-ad a-di-
gubernur-tergantung-pertumbuhan-ekonomi-daerah
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa
skema upah minimum bulanan akan diatur dan ditetapkan oleh gubernur daerah
masing-masing. Penetapan itu tertuang dalam Rancangan Undang Undang Cipta
Kerja yang sudah disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Formulasi penetapan upah dilakukan berdasarkan pertumbuhan ekonomi di masing-
masing daerah. Diharapkan dengan begitu daya beli masyarakat di daerah akan
terjaga.
"Salah satu terkait tenaga kerja perlu diketahui gubernur, bupati, walikota
pengupahan minimum ini gubernur yang menetapkan upah minimun setiap
tahunnya ini perlu diperhatikan," kata dia di Jakarta, Kamis (20/2/2020).
Airlangga menyebut formulasi penetapan ini dilakukan bagi daerah yang
ekonominya mengalami pertumbuhan negatif, namun basis perhitungannya tetap
menggunakan yang lama. Sehingga para tenaga kerja tetap memiliki daya beli saat
ekonomi sedang lesu.
"Di sini basisnya formulasi pertumbuhan ekonomi di daerah, apabila pertumbuhan
negatif maka yang digunakan upah minimum formulasi sebelumnya, itu sebagai
pertumbuhan batasan gaji, sehingga tidak ada kenaikan upah turun," kata dia.
Omnibus Law Bakal Hapus Upah Minimum dan Pesangon Buruh?
Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak rencana
pemerintah mendorong investasi dan meningkatkan lapangan kerja melalui
penyusunan Omnibus Law di sektor ketenagakerjaan.
Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan, Omnibus Law bukan cara yang tepat untuk
meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja. Sebaliknya, Omnibus Law
dikhawatirkan akan semakin menekan tingkat kesejahteraan para pekerja.
Berdasarkan pernyataan Menteri Perekonomian dan Menteri Ketenagakerjaan, Said
Iqbal mencatat setidaknya ada lima hal mendasar yang disasar Omnibus Law.
Pertama, Menghilangkan Upah Minimum
Page 65 of 174.
