Page 67 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 FEBRUARI 2020
P. 67
Dampak terburuk yang secara langsung dirasakan buruh adalah hilangnya upah
minimum. Hal ini terlihat dari keinginan pemerintah yang hendak menerapkan
sistem upah per jam. Dengan kata lain, pekerja yang bekerja kurang dari 40 jam
seminggu, maka upahnya otomatis akan di bawah upah minimum.
Belum lagi ketika pekerja sakit, menjalankan ibadah sesuai kewajiban agamanya,
cuti melahirkan, maka upahnya tidak lagi dibayar karena pada saat itu dianggap
tidak bekerja.
"Memang, ada pernyataan yang mengatakan jika pekerja yang bekerja 40 jam
seminggu akan mendapat upah seperti biasa. Sedangkan yang di bawah itu
menggunakan upah per jam," kata Iqbal.
Namun demikian, menurut dia, hal ini hanya akal-akalan. Sebab dalam praktik, akan
sangat mudah bagi pengusaha untuk menurunkan jam kerja, sehingga pekerja tidak
lagi bekerja 40 jam.
Di Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan, tidak
boleh ada pekerja yang mendapatkan upah di bawah upah minimum. Jika itu
dilakukan, sama saja dengan kejahatan. Pengusaha yang membayar upah di bawah
upah minimum bisa dipidana.
"Karena itu, berdasarkan uraian di atas, sangat terlihat jika pemberian upah per jam
adalah mekanisme untuk menghilangkan upah minimum. Karena ke depan akan
banyak perusahaan yang mempekerjakan buruhnya hanya beberapa jam dalam
sehari," tegasnya.
Kedua, Menghilangkan Pesangon
Menko Perekonomian menggunakan istilah baru dalam Omnibus Law, yakni
tunjangan PHK yang besarnya mencapai 6 bulan upah.
Terkait hal ini, Said Iqbal mengatakan, bahwa di dalam UU No 13 Tahun 2003
sudah diatur mengenai pemberian pesangon bagi buruh yang ter-PHK. Besarnya
pesangon adalah maksimal 9 bulan, dan bisa dikalikan 2 untuk jenis PHK tertentu,
sehingga bisa mendapatkan 16 bulan upah.
Selain itu, mendapatkan penghargaan masa kerja maksimal 10 bulan upah, dan
penggantian hak minimal 15% dari toal pesangon dan/atau penghargaan masa
kerja.
"Dengan kata lain, pesangon yang sudah diatur dengan baik di dalam UU 13/2003
justru akan dihilangkan dan digantikan dengan istilah baru, tunjangan PHK yang
hanya 6 bulan upah. Padahal sebelumnya, buruh berhak mendapatkan hingga 36
bulan upah lebih," ujarnya.
Ketiga, Penggunaan Tenaga Alih Daya Diperlua
"Jika di UU 13/2003 outsourcing hanya dibatasi pada lima jenis pekerjaan,
Page 66 of 174.
