Page 72 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 FEBRUARI 2020

adalah TKA ahli untuk kebutuhan tertentu. Sebab teman-teman di industri sering
mengeluh ke kami, kalau tiba-tiba ada permasalahan mesin di pabriknya, misalkan
tiba-tiba rusak atau mati, untuk mendatangkan expert yang memang paham itu saja
pengurusannya bisa dua tiba bulan, sudah keburu tutup pabriknya. Nah kami ingin
mempercepat yang kondisi seperti ini, yang emergency. Bukan membuka seluas-
luasnya izin TKA," kata Susiwijono di acara CEO Power Breakfast yang
diselenggarakan BeritaSatu Media Holdings, di Hotel Arya Duta, Jakarta, Kamis
(20/2/2020).

Susiwijono menambahkan, dari 79 UU dan 1.203 pasal yang disederhanakan melalui
Omnibus Law Cipta Kerja, mayoritasnya atau 66 UU sebetulnya terkait perizinan dan
kemudahan berusaha. Hal ini sejalan dengan tujuan Omnibus Law Cipta Kerja untuk
meningkatkan minat investor berinvestasi di Indonesia, sehingga pada gilirannya
akan membuka lebih banyak lagi lapangan kerja.

"Kita ini sudah terlalu hiper-regulasi, obesitas regulasi. Per hari ini, total ada 43.500
peraturan di semua level yang harus dipatuhi, mulai dari peraturan pusat, peraturan
daerah, hingga kementerian/lembaga, sehingga ini harus kita harmonisasikan dan
sinkronisasikan. Kami juga sering menangani kasus-kasus antar kementerian yang
aturannya berbeda, makanya ini kita perbaiki" kata Susiwijono.

Sementara itu terkait ketentuan upah yang diprotes serikat buruh, salah satunya
mengenai ketentuan upah per jam, Susiwijono menegaskan bahwa aturan tersebut
hanya untuk jenis pekerjaan tertentu, bukan dalam artian mengganti sistem upah
selama ini menjadi sistem upah per jam.

"Ketentuan upah tetap sama. Hanya bedanya, pemerintah dengan berbagai diskusi,
termasuk dengan penguasa dan pekerja, kami mengusulkan di dalam RUU, upah ini
kan di dalam berbagai survei menjadi pertimbangan utama investor, dan sampai
hari ini banyak keluhan di sana. Sehingga di RUU ini besarannya tetap naik, tetapi
kenaikannya kita tambahkan hanya dengan melihat faktor pertumbuhan ekonomi
lokal di daerah masing-masing. Sementara di PP 78 dan UU Ketenagakerjaan kan
melihatnya faktor pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Ini kita coba. Itu pun kita
kompensasi dengan tambahan-tambahan lain yang terkait upah," terang Susiwijono.

Terkait pesangon untuk pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK),
menurutnya tidak ada penghapusan pesangon. Pemerintah hanya melakukan
penyesuaian mengenai formulasi perhitungannya agar lebih realistis.

"Dari perhitungan LPEM UI selalu menyampaikan, Indonesia adalah negara paling
tinggi di dunia yang harus menanggung pesangon. Apa kita mau seperti ini terus?
Apa tidak lebih baik kita konversi dengan jaminan bantuan sosial dan sebagainya,"
kata Susiwijono.

Permudah Perizinan
Saat menjadi pembicara di acara CEO Power Breakfast, Menko Perekonomian
Airlangga Hartarto memaparkan di dalam RUU Cipta Kerja, pola pendekatan

Page 71 of 174.