Page 71 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 FEBRUARI 2020

Title RUU CIPTA KERJA BUKAN UNTUK PERMUDAH TKA MASUK
Media Name beritasatu.com
Pub. Date 20 Februari 2020
https://www.beritasatu.com/ekonomi/601317/ruu-cipta-kerja-bukan-untuk- permudah-
Page/URL
tka-masuk
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Pemerintah mulai pekan depan akan menggelar roadshow ke berbagai kota di
Indonesia untuk menyosialisasikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja
yang disusun menggunakan metode omnibus law. Upaya ini dilakukan agar seluruh
pihak memiliki kesamaan persepsi terhadap RUU Cipta Kerja yang diinisiasi untuk
mengakomodasi kebutuhan industri, UMKM, dan juga buruh.

Sejak masih dalam pembahasan di level pemerintah, RUU Cipta Kerja memang
menimbulkan banyak reaksi. Salah satunya terkait ketentuan mempekerjakan
Tenaga Kerja Asing (TKA). Oleh para serikat buruh, RUU Cipta Kerja dianggap
mempermudah izin TKA untuk bekerja di Indonesia, sehingga menutup peluang
pekerja lokal.

Dugaan ini muncul setelah diubahnya ketentuan Pasal 42 UU Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan. Dalam RUU Cipta Kerja Pasal 42 ayat (1) disebutkan,
setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki
pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing dari Pemerintah Pusat.

Pada ayat (2), pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga
kerja asing. Selanjutnya di ayat (3), ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak berlaku bagi: a. anggota direksi atau anggota dewan komisaris dengan
kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b.
pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing; atau c.
tenaga kerja asing yang dibutuhkan oleh Pemberi Kerja pada jenis kegiatan
pemeliharaan mesin produksi untuk keadaan darurat, vokasi, start-up, kunjungan
bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu tertentu.

Sementara itu di UU Ketenagakerjaan, ketentuannya adalah setiap pemberi kerja
yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari menteri
atau pejabat yang ditunjuk. Dengan tidak adanya izin, serikat pekerja menilai hal ini
dapat mengakibatkan TKA bebas masuk ke Indonesia.

Dijelaskan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono,
yang diatur dalam RUU Cipta Kerja sebetulnya adalah perizinan TKA ahli untuk
kebutuhan tertentu, bukan dalam artian membuka pintu seluas-luasnya bagi TKA
untuk bekerja di Indonesia.

"Omnibus law dianggap membuka seluas-luasnya untuk TKA dan meminggirkan
tenaga kerja lokal. Padahal konsepnya itu berbeda sekali. Yang kita atur di sini

Page 70 of 174.