Page 33 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 FEBRUARI 2019

Title MENYOAL DASAR PENEMPATAN TKI KE SAUDI
Media Name koran-sindo.com
Pub. Date 12 Februari 2019
http://koran-sindo.com/page/news/2019-02-12/1/2/Menyoal_Dasar_Penempat
Page/URL
an_TKI_ke_Saudi
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Tanggal 8 Februari 2019 kemarin Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) resmi
membuka pendaftaran bagi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)
ke Kerajaan Saudi Arabia (KSA).

Episode baru penempatan kembali TKI yang kini disebut Pekerja Migran In - do nesia
(PMI) ke KSA itu didasari pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 291 Tahun
2018 (Kepmenaker 291/ 2018), tanggal 18 Desember 2018. Masalahnya, kepmen
tersebut ramai dipersoalkan ka rena dinilai hanya meng un tungkan kelompok tertentu
se hing - ga dianggap tidak adil.

Problem Hukum
Di samping problem ke ti - dakadilan, penerbitan Kepmenaker 291/2018 sejatinya juga
bermasalah menurut hukum. Sebab, masih terdapat kepmen lain, yaitu Kepmenaker
260/ 2015, tanggal 26 Mei 2015, yang berisi tentang pelarangan penempatan PMI ke
sejumlah negara di Timur Tengah, ter ma - suk KSA. Melalui media seorang pejabat
Kemenaker menya ta - kan bahwa Kepmenaker 260/ 2015 tidak perlu diubah sebab
penghentian dan pelarangan penempatan PMI ke KSA me nu - rut kepmen tersebut
ditujukan untuk 19 negara, sedangkan KSA hanya satu dari 19 negara dimaksud.

Argumentasi itu perlu di - luruskan sebab jika KSA hendak dikeluarkan dari daftar
negara penempatan sebagaimana di se - butkan dalam Kepmenaker 260/2015, hal itu
semestinya di nyatakan secara tegas di da - lam Kepmenaker 291/2018. Faktanya, tidak
terdapat satu pun diktum dalam Kepmenaker 291/2018 yang menyatakan perubahan
atas sebagian isi Kep menaker 260/2015. Pada - hal, setiap perubahan atas isi sua tu
keputusan badan atau pe - jabat tata usaha negara (TUN) semestinya dituangkan
dalam suatu keputusan baru.

Peng - ubah an dimaksud dilakukan baik untuk kepentingan revisi sebagian materi
muatan atau untuk pencabutan keseluruhan isi keputusan. Sebagai organ yang me ner
- bitkan keputusan, Menaker se - mestinya tidak memiliki ham - batan apa pun untuk
menya takan perubahan atas sebagian materiKepmenaker260/2015di dalam
Kepmenaker 291/ 2018. Sebab, berdasarkan asas con tra - rius actus, pejabat TUN
memiliki kewenangan untuk mengubah keputusannya sendiri.

Keputusan atau Peraturan?
Permasalahan hukum lain dari penerbitan Kep - menaker 291/2018 adalah terkait de
ngan produk hu - kumnya. Pada pokoknya, Kep menaker 291/ 2018 ber - isi pedoman
tentang pe lak - sanaan penempatan dan per lindungan PMI di Arab Saudi melalui
sistem satu kanal. Pro blemnya, jika di - kaji se cara men dalam, Kep - me na ker
291/2018 lebih tepat di golongkan sebagai produk hu kum peraturan, bu kan ke
putusan sebab materi mua tan nya bersifat mengatur. Hal-hal yang diatur di da - lam

Page 32 of 75.