Page 34 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 FEBRUARI 2019

nya terkait persyaratan dan seleksi calon PMI, peng - aturan sistem satu kanal,
persyaratan dan seleksi P3MI, dan sebagai nya.

Dalam sistem hukum di Indonesia, dibedakan antara per aturan (rege - ling) dan
keputusan (beschikking). Peraturan ber si fat me - ngatur, sedangkan keputusan
sifatnya tidak mengatur. Pe r - aturan merupakan produk regulatif, sedangkan kepu tus
- an adalah produk ad mi ni s - tratif. Peraturan berisi norma abstrak yang berlaku
umum (abstract and general norm), sedangkan keputusan berisi norma ko n kret dan
individual (concrete and individual norm). Peraturan mengatur hu - bu ng an antar-
warga negara dan antara organ negara de - ngan warga negara, sementara ke putusan
berisi penetapan ten tang berlaku-tidaknya se - suatu atau memutuskan ten - tang sah
atau tidaknya se - suatu.

Itulah mengapa per - atur an menteri digolongkan sebagai bagian dari peraturan
perundang-undangan, sedangkan keputusan menteri yang merupakan pro duk ad mi
nis - trasi negara tidak ter golong sebagai peraturan per undangundangan. Dalam hal
suatu peraturan menteri dianggap tidak adil, maka pengujiannya dilakukan ke
Mahkamah Agung melalui proses judicial review. Se dang - kan jika ketidakadilan
muncul pada keputusan menteri, maka gugatan atas keputusan itu di - majukan ke
pengadilan tata usa ha negara (PTUN).

Masalah nya, dituangkannya pedoman tentang pelaksanaan penempatan dan
perlindungan PMI ke KSA melalui produk kepme na ker, dan bukan dalam bentuk per
menaker, membuka pe luang kerancuan di dalam proses peng ujiannya. Merujuk
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Per ubahan Atas Undang-Un - dang
Nomor 5 Tahun 1986 Ten - tang Peradilan Tata Usaha Ne - gara, Keputusan TUN yang
me - rupakan pengaturan yang ber - sifat umum dinyatakan tidak termasuk dalam
pengertian Ke - putusan TUN. Jadi, jika Kep me na ker 291/2018 hendak dibawa ke
ranah yudisial, muncul per ta - nya an: Apakah pengujiannya dilakukan melalui
mekanisme gugatan ke PTUN ataukah di - uji ma terikan ke Mahkamah Agung? Saya
berpandangan opsi pertama perlu di prio ri - taskan.

Masa Pemilu
Isu hukum lain yang penting disoroti dari materi muatan Kep - menaker 291/2018
adalah ter - kait dengan pembebanan sya rat kepada calon PMI yang akan di -
tempatkan ke KSA. Da lam Pasal 5 Undang-Undang Nom or 18 Tahun 2017 Tentang
Pelin du ng - an Pekerja Migran Indonesia (UU 18/2017) calon PMI hanya dibebani lima
per syaratan; (1) berusia mi ni mal 18 tahun; (2) memiliki kom petensi; (3) sehat
jasmani dan rohani; (4) ter daf - tar dan me miliki nomor ke pesertaan ja minan sosial;
dan (5) memiliki do kumen lengkap yang dipersyaratkan.

Masalahnya, lima per sya - ratan dalam UU 18/2017 itu diperberat oleh Kepmenaker
291/2018denganmemberikan satu syarat tambahan: calon PMI wajib memiliki Nomor In
- duk Kependudukan (NIK). Pe - nam bahan persyaratan itu per - lu di pertanyakan
sebab sean - dai nya NIK dianggap sebagai sya rat yang mutlak, semestinya tidak ada
kendala bagi DPR dan Presiden untuk menetapkannya di dalam undang-undang. Tetapi
faktanya syarat itu sama sekali tidak diminta oleh UU 18/2017. Lebih dari itu, UU
18/2017 juga sama sekali tidak me me - rin tahkan pengaturan lebih lanjut mengenai

Page 33 of 75.