Page 35 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 FEBRUARI 2019

persyaratan calon PMI, baik di dalam peraturan pemerintah (PP), peraturan pre siden
(perpres), perm e na ker, atau peraturan badan (BNP2TKI?), misal - nya.

Hal itu menunjukkan lima persyaratan tersebut di - anggap sudah me ma dai oleh pem
bentuk un dang-undang sehingga pem be rian syarat kepemilikan NIK semestinya
menjadi tidak per lu. Ketika UU 18/2017 mene tap kan persyaratan calon PMI wajib
memiliki dokumen leng kap, di dalamnya pastilah sudah meliputi pula dokumen KTP
yang memuat nomor NIK. Jadi, ketika Kepmenaker 291/2018 meminta secara khu - sus
nomor NIK, hal itu memberi kesan ada sesuatu yang sangat penting dan sedemikian
dibu - tuhkan ol eh menaker dari no - mor identitas kependudukan para calon PMI.

Pertanyaannya, adakah kepentingan lain yang hendak disasar oleh Menaker dari
kewajiban calon PMI me - miliki NIK? Mengingat penempatan PMI ke KSA dilakukan
pada ma - sa Pemilu, sedangkan NIK merupakan salah satu elemen yang dinilai penting
di dalam penyelenggaraan Pemilu, maka kemungkinan adanya korelasi antara
penetapan persyaratan kepemilikan NIK calon PMI dengan kepentingan Pemilu ada
baiknya ditelusuri. Untuk diketahui, pada pe - nyelenggaraan Pemilu 2019 KPU
membuat kebijakan yang menetapkan NIK sebagai in for - masi terbatas yang tidak bisa
di - akses secara bebas.

Hal itu diterapkan KPU dengan cara me nutupi sebagian nomor NIK Pe milih yang
terdapat di dalam daftar pemilih. Kebijakan KPU itu sempat dipersoalkan oleh banyak
pihak, terutama dari peserta pemilu. Bagi partai politik dan para calon anggota legislatif,
nomor NIK pemilih merupakan elemen penting yang dibutuhkan untuk membantu me
reka dalam penjaringan calon pemilih. Dengan mengetahui data ke pendudukan
perseorangan itu, peserta pemilu dapat melakukan mapping politik untuk
memproyeksikan jumlah perolehan suara.

Masalahnya, pada posisi yang lain, penerbit Kep menaker 291/2018 juga adalah bagian
dari peserta pemilu. Be rangkat dari hal tersebut, pe ne lusuran terhadap kemungkinan
adanya pertautanantarape netapansya - rat kepemilikan NIK bagi calon PMI dengan
kepentingan pe mi - lu menemukan urgensinya. Apalagi, calon PMI yang akan
ditempatkan ke KSA ber da sarkan Kepmenaker 291/ 2018 pada masa pemilu ini jum
lahnya disebut-sebut seba nyak 30.000 orang.

Dan puluh an ribu orang itu adalah juga pemilih pemilu. Sebab itu, selaku peng awas
atas pe laksanaan UU 18/2017, DPR perlu memanggil Me naker un tuk meminta pen je
lasan lebih lanjut terkait se jum lah per soal an hukum di atas.

Said Salahudin
Konsultan Independen/ Pemerhati Hukum Perburuhan

Page 34 of 75.