Page 287 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2021
P. 287
Judul Aturan Baru Hubungan Kerja selama Pandemi COVID-19, Terkait Upah
Hingga PHK
Nama Media liputan6.com
Newstrend Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja di Masa Pandemi COVID-19
Halaman/URL https://hot.liputan6.com/read/4633479/aturan-baru-hubungan-kerja-
selama-pandemi-covid-19-terkait-upah-hingga-phk
Jurnalis Husnul Abdi
Tanggal 2021-08-16 19:30:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Dalam Kepmenaker tersebut,
kita sampaikan acuan atau pedoman bagi pengusaha dan pekerja yaitu pengusaha yang
memberlakukan sistem kerja WFH tetap wajib membayar upah
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Jam kerja juga diatur dengan
sebaik-baiknya dengan mengutamakan mereka yang sehat. Bagi ibu hamil atau rentan sakit agar
bekerja dari rumah saja
negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Lalu perusahaan yang secara
finansial tidak mampu membayar upah bagi para pekerja, maka pengusaha dan pekerja dapat
membuat kesepakatan penyesuaian upah
negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Tetapi PHK harus jalan paling
akhir kalau sudah dilakukan upaya-upaya lain kemudian tidak ada jalan lain maka terpaksa PHK,
namun harus suatu keputusan bersama antara pengusaha dan pekerja
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Dalam dialog bipartit dengan
putusan PHK kiranya melibatkan dinas ketenagakerjaan setempat. Dan jangan lupa hak-hak
pekerja ini harus tetap diberikan walaupun perusahaan itu bangkrut
Ringkasan
Aturan baru hubungan kerja selama PPKM terkait WFH dan WFO, pemberian upah, dan juga
PHK perlu diperhatikan. Hal ini terkait dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI
(Kepmenaker) Nomor 104 Tahun 2021. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah
menerbitkan aturan yang mengatur hubungan kerja di masa pandemi COVID-19. Hal ini
khususnya berlaku di masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
286
