Page 288 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2021
P. 288
ATURAN BARU HUBUNGAN KERJA SELAMA PANDEMI COVID-19, TERKAIT UPAH
HINGGA PHK
Jakarta Aturan baru hubungan kerja selama PPKM terkait WFH dan WFO, pemberian upah, dan
juga PHK perlu diperhatikan. Hal ini terkait dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI
(Kepmenaker) Nomor 104 Tahun 2021.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menerbitkan aturan yang mengatur hubungan
kerja di masa pandemi COVID-19. Hal ini khususnya berlaku di masa Pemberlakukan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat ( PPKM ).
Seperti yang telah disebutkan, aturan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri
Ketenagakerjaan RI (Kepmenaker) Nomor 104 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan
Hubungan Kerja Selama Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Indah
Anggoro Putri, menjelaskan, Kepmenaker No.104 Tahun 2021 mencakup 3 hal, yaitu
pelaksanaan WFH dan WFO, pemberian upah, dan PHK.
Berikut rangkum dari berbagai sumber, Senin (16/8/2021) tentang aturan hubungan kerja
selama PPKM.
Aturan hubungan kerja selama PPKM yang pertama terkait dengan pelaksanaan WFH dan WFO.
Pelaksanaan sistem kerja dari rumah atau Work From Home dan bekerja di kantor/tempat kerja
atau Work From Office harus mengikuti beberapa pedoman.
"Dalam Kepmenaker tersebut, kita sampaikan acuan atau pedoman bagi pengusaha dan pekerja
yaitu pengusaha yang memberlakukan sistem kerja WFH tetap wajib membayar upah," kata
Dirjen Putri dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (16/8/2021) Sedangkan untuk WFO,
harus diatur persentase pekerja yang bekerja secara WFO, serta pengaturan shifting atau
pembagian waktu kerja dan hari kerja dalam satu bulan secara bergiliran.
"Jam kerja juga diatur dengan sebaik-baiknya dengan mengutamakan mereka yang sehat. Bagi
ibu hamil atau rentan sakit agar bekerja dari rumah saja," ujar Dirjen Putri.
Aturan hubungan kerja selama PPKM yang kedua terkait dengan pelaksanaan upah dan hak-hak
pekerja lainnya.
"Dalam Kepmenaker tersebut, kita sampaikan acuan atau pedoman bagi pengusaha dan pekerja
yaitu pengusaha yang memberlakukan sistem kerja WFH tetap wajib membayar upah," kata
Dirjen Putri dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (16/8/2021) Selanjutnya, dalam
Kepmenaker No. 104 Tahun 2021 ini juga dijelaskan mengenai perusahaan yang terpaksa
merumahkan pekerja karena dampak pandemi COVID-19. Di mana pekerja/buruh tetap berhak
atas gaji/upah saat dirumahkan.
"Lalu perusahaan yang secara finansial tidak mampu membayar upah bagi para pekerja, maka
pengusaha dan pekerja dapat membuat kesepakatan penyesuaian upah," jelasnya.
Selain itu, perhitungan iuran manfaat jaminan sosial bagi pekerja, pesangon, dan hak-hak lain
bagi pekerja, yang dihitungkan dengan upah, maka harus mengacu kepada upah sebelum
penyesuaian.
Lalu ruang lingkup ketiga yang diatur dalam Kepmenaker 104 Tahun 2021 adalah pencegahan
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Ditegaskan dalam Kepmenaker ini, PHK adalah jalan terakhir
287
