Page 325 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2021

Judul Program JKP Dinilai Berpotensi Bebani Kondisi Fiskal 2022, Ini
Penjelasannya
Nama Media bisnis.com
Newstrend Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20210816/9/1430450/program-jkp-
dinilai-berpotensi-bebani-kondisi-fiskal-2022-ini-penjelasannya
Jurnalis Wibi Pangestu Pratama
Tanggal 2021-08-16 17:02:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - None (None) Dengan kondisi seperti ini, pada 2022, dana program akan tergerus
untuk membayar manfaat program JKP kepada peserta yang mengalami pemutusan hubungan
kerja [PHK]

Ringkasan

Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dinilai berpotensi membebani kondisi fiskal tahun
depan. Intervensi kas negara bahkan dinilai diperlukan pada 2023 jika masih terdapat dampak
pandemi Covid-19. Hal tersebut tercantum dalam Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2022. Kementerian
Keuangan menyatakan bahwa program JKP yang dimulai pada tahun ini dapat memengaruhi
risiko fiskal tahun depan. Program JKP tidak membebankan iuran tambahan bagi para peserta
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK. Sumber
pendanaan program itu berasal dari dana program-program jaminan sosial ketenagakerjaan
lainnya.

PROGRAM JKP DINILAI BERPOTENSI BEBANI KONDISI FISKAL 2022, INI
PENJELASANNYA

JAKARTA -- Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dinilai berpotensi membebani kondisi
fiskal tahun depan. Intervensi kas negara bahkan dinilai diperlukan pada 2023 jika masih
terdapat dampak pandemi Covid-19.

Hal tersebut tercantum dalam Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara ( RAPBN ) Tahun Anggaran 2022. Kementerian Keuangan menyatakan
bahwa program JKP yang dimulai pada tahun ini dapat memengaruhi risiko fiskal tahun depan.

324