Page 347 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2021
P. 347
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan aturan mengenai hubungan kerja di masa pandemi
COVID-19. Khususnya di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Aturan
tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI (Kepmenaker) Nomor 104
Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja Selama Masa Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19). "Kepmenaker ini adalah sebagai wujud respons Kementerian
Ketenagakerjaan terhadap adanya dampak pandemi COVID-19 dalam hubungan kerja," kata
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dalam keterangan tertulis, Senin (16/8/2021).
CEK! ATURAN SOAL WFH/WFO, UPAH, HINGGA PHK
Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan aturan mengenai hubungan kerja di masa pandemi
COVID-19. Khususnya di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Aturan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI (Kepmenaker) Nomor
104 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja Selama Masa Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19).
"Kepmenaker ini adalah sebagai wujud respons Kementerian Ketenagakerjaan terhadap adanya
dampak pandemi COVID-19 dalam hubungan kerja," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah
dalam keterangan tertulis, Senin (16/8/2021).
Ida menilai pandemi sebagai masalah bersama baik bagi pemerintah, pengusaha, maupun
pekerja/buruh. Untuk itu, menurutnya penanganan dampak pandemi membutuhkan komitmen
dan kerja sama dari semua pihak.
"Oleh karena itu, dalam Kepmenaker ini kita ingin menekankan pentingnya dialog sosial. Karena
kita ingin semua pihak benar-benar terlindungi dari dampak pandemi ini," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri mengatakan Kepmenaker No.104 Tahun 2021 mencakup
3 hal.
Pertama, pelaksanaan sistem kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) dan bekerja di
kantor/tempat kerja atau Work From Office (WFO). Kedua, pelaksanaan upah dan hak-hak
pekerja lainnya.
"Dalam Kepmenaker tersebut, kita sampaikan acuan atau pedoman bagi pengusaha dan pekerja
yaitu pengusaha yang memberlakukan sistem kerja WFH tetap wajib membayar upah," jelas
Putri.
Lebih lanjut, ia menyebutkan terkait WFO harus diatur persentase pekerja yang bekerja secara
WFO, serta pengaturan shifting atau pembagian waktu kerja dan hari kerja dalam satu bulan
secara bergiliran.
"Jam kerja juga diatur dengan sebaik-baiknya dengan mengutamakan mereka yang sehat. Bagi
ibu hamil atau rentan sakit agar bekerja dari rumah saja," tambahnya.
Tak hanya itu, lanjutnya, Kepmenaker No. 104 Tahun 2021 juga menjelaskan tentang
perusahaan yang terpaksa merumahkan pekerja karena dampak pandemi COVID-19. Dalam
pedoman tersebut, diatur bahwa pekerja/buruh tetap berhak atas gaji/upah saat dirumahkan.
346
