Page 350 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2021
P. 350
DI MASA PANDEMI, TIDAK ADA TENAGA KERJA DI TEBING TINGGI YANG KENA
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
PANDEMI belum usai dan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
diterapkan ketat di Kota Tebing Tinggi, Sumatra Utara.
Untuk mengetahui dampak pandemi dan PPKM, Pemerintah Kota Tebing Tinggi melalui Dinas
Perindustrian dan Perdagangan melakukan pendataan tenaga kerja pada 15 perusahaan yang
beroperasi di wilayah itu.
Seperti diungkapkan Wali Kota Umar Zunaidi Hasibuan, pendataan bertujuan untuk melihat
jumlah tenaga kerja yang dirumahkan atau terkena PHK.
"Pemko Tebing Tinggi telah melakukan pendataan ke beberapa perusahaan untuk melihat
apakah ada tenaga kerja yang dirumahkan atau di PHK karena penerapan PPKM," jelasnya, Senin
(16/8).
Ternyata, dari hasil pendataan itu, ke-15 perusahaan tidak ada satupun yang memberhentikan
tenaga kerja. Perusahaan itu ialah PT Batanghari Tebing Pratama, Kopi Dolok Ramayana, PT
ADEI CRI, PT Bank Sumut Tebing Tinggi, KSP CU Makmur Bersama, PT Darmasindo Intikaret,
House of Beauty dr Rina, Pondok Bakso Mataram, Hotel Amanda Tebing Tinggi, STIE Bina Karya,
KSP CU Mandiri, Ramayana Tebing Tinggi, PT Jco Donut & Coffe, KFC Box Tebing Tinggi dan RS
Chevani. "Ini patut kita apresiasi karena perusahaan terus berupaya untuk tidak mengambil
langkah PHK ke karyawan di masa pandemi covid-19 ini," ucapnya.
Selanjutnya pendataan tenaga kerja akan terus dilanjutkan secara bertahap agar Pemko Tebing
Tinggi bisa mengambil langkah tepat untuk mengantisipasi penurunan sektor ekonomi akibat
pandemi covid-19.
"PPKM merupakan langkah yang harus diambil untuk memutus mata rantai penyebaran covid-
19, tetapi sektor ekonomi juga sangat penting untuk diperhatikan. Untuk itu Pemko Tebing Tinggi
akan melanjutkan pendataan ke perusahaan lain, untuk melihat kondisi ekonomi kita secara lebih
detail agar kita bisa membuat kebijakan yang tepat dan sesuai dengan kondisi di Kota Tebing
Tinggi di masa pandemi covid-19 ini," tandasnya. (N-2)
349
