Page 348 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2021
P. 348
"Lalu perusahaan yang secara finansial tidak mampu membayar upah bagi para pekerja, maka
pengusaha dan pekerja dapat membuat kesepakatan penyesuaian upah," terangnya.
Ia pun menambahkan perhitungan iuran manfaat jaminan sosial bagi pekerja, pesangon, dan
hak-hak lain bagi pekerja, yang dihitungan dengan upah, harus mengacu kepada upah sebelum
penyesuaian. Adapun, ruang lingkup ketiga yang diatur dalam Kepmenaker 104 Tahun 2021
adalah pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Putri menegaskan Kepmenaker ini mengatur agar PHK menjadi jalan terakhir dan satu-satunya
yang bisa diambil jika pandemi COVID-19 berdampak terhadap keberlangsungan usaha.
"Tetapi PHK harus jalan paling akhir kalau sudah dilakukan upaya-upaya lain kemudian tidak ada
jalan lain maka terpaksa PHK, namun harus suatu keputusan bersama antara pengusaha dan
pekerja," tegasnya.
Jika PHK terpaksa ditempuh karena ketidakmampuan finansial perusahaan, lanjut Putri, maka
harus dibuktikan dengan laporan finansial perusahaan yang menerangkan ketidakmampuan
perusahaan.
"Dalam dialog bipartit dengan putusan PHK kiranya melibatkan dinas ketenagakerjaan setempat.
Dan jangan lupa hak-hak pekerja ini harus tetap diberikan walaupun perusahaan itu bangkrut,"
pungkasnya.
347
