Page 345 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2021
P. 345
Dia menjelaskan jika PHK terpaksa dibuat karena ketidakmampuan finansial perusahaan, maka
harus dibuktikan dengan laporan finansial perusahaan bahwa perusahan tersebut sudah tidak
mampu.
Dalam dialog bipartit dengan putusan PHK kiranya melibatkan dinas ketenagakerjaan setempat
dan jangan lupa tetap memberikan hak-hak pekerja walaupun perusahaan itu bangkrut.
Dalam Kepmenaker No. 104/2021 ini juga dijelaskan mengenai perusahaan yang terpaksa
merumahkan pekerja karena dampak pandemi Covid-19. Di mana pekerja/buruh tetap berhak
atas gaji/upah saat dirumahkan.
Lalu perusahaan yang secara finansial tidak mampu membayar upah bagi para pekerja, maka
pengusaha dan pekerja dapat membuat kesepakatan penyesuaian upah.
Perhitungan iuran manfaat jaminan sosial bagi pekerja, pesangon, dan hak-hak lain bagi pekerja,
yang dihitungkan dengan upah, maka harus mengacu kepada upah sebelum penyesuaian.
Sumber : JIBI/Bisnis.com.
344
