Page 376 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2021

MENAKER TERBITKAN ATURAN SOAL WFO, WFH, HINGGA DIRUMAHKAN, SIMAK
POIN-POINNYA
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menerbitkan aturan yang mengatur hubungan kerja
di masa pandemi Covid-19, khususnya di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM). Aturan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI (Kepmenaker)
Nomor 104 Tahun 2021. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri mengatakan, Kepmenaker No.104 Tahun 2021 mencakup
3 hal.

Pertama, pelaksanaan sistem kerja dari rumah dan bekerja dari kantor (WFH/WFO). Kedua,
pelaksanaan upah dan hak-hak pekerja lainnya. Adapun, ruang lingkup ketiga yang diatur dalam
Kepmenaker 104 Tahun 2021 adalah pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Dalam Kepmenaker tersebut, kita sampaikan acuan atau pedoman bagi pengusaha dan pekerja
yaitu pengusaha yang memberlakukan sistem kerja WFH tetap wajib membayar upah," katanya
melalui keterangan tertulis, Senin (16/8/2021).

Sementara, bagi perusahaan yang terpaksa merumahkan pekerja karena dampak pandemi
Covid-19, maka pekerja tersebut tetap berhak menerima gaji/upah. Selain itu, Kepmenaker
tersebut tertulis, bagi perusahaan yang secara finansial tidak mampu membayar upah yang biasa
diterima pekerja/buruh karena terdampak pandemi maka pengusaha dan pekerjanya dapat
melakukan kesepakatan penyesuaian.

Kesepakatan penyesuaian upah harus dibuat secara tertulis dan memuat besaran upah, metode
cara pembayarannya seperti dibayarkan bertahap atau sekaligus, serta jangka waktu berlakunya
kesepakatan.

"Pengusaha menyampaikan hasil kesepakatan tertulis tersebut kepada pekerja/buruh dan
melaporkan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan provinsi secara daring," jelasnya.

Adapun untuk pekerja yang bekerja dari kantor/WFO, harus diatur jumlah persentase
pekerjanya. Sekaligus diperlukam pengaturan pembagian waktu kerja (shifting) dan hari kerja
dalam satu bulan secara bergiliran.
"Jam kerja juga diatur dengan sebaik-baiknya dengan mengutamakan mereka yang sehat. Bagi
ibu hamil atau rentan sakit agar bekerja dari rumah saja," katanya.

Tujuan dibuatnya regulasi ini adalah upaya pemerintah mencegah Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK). Ditegaskan dalam Kepmenaker ini, PHK merupakan jalan terakhir apabila pandemi Covid-
19 berdampak terhadap keberlangsungan usaha.

"Tetapi PHK harus jalan paling akhir kalau sudah dilakukan upaya-upaya lain kemudian tidak ada
jalan lain maka terpaksa PHK, namun harus suatu keputusan bersama antara pengusaha dan
pekerja," ucap Putri.

Jika PHK terpaksa dibuat karena ketidakmampuan finansial maka harus dibuktikan dengan
laporan kondisi keuangan perusahaan yang menyatakan perusahan tersebut sudah tidak mampu
atau pailit.

"Dalam dialog bipartit dengan putusan PHK kiranya melibatkan dinas ketenagakerjaan setempat.
Dan jangan lupa hak-hak pekerja ini harus tetap diberikan walaupun perusahaan itu bangkrut,"
pungkasnya.

375